Dugaan Markup Anggaran Pembangunan Pasar Langgur, Kadis Koperasi Kota Tual Dipenjara 

AMBON,MENITINI.COM– Diduga merugikan negara Rp 2,5 miliar dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) proyek pembangunan pasar Langgur, Kadis Koperasi Kota Tual  mantan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Daniel Frangky F (DFF) akhirnya ditetapkan tersangka Tipikor proyek pembangunan pasar Langgur, tahun anggaran 2015 sampai 2018.

Dari hasil penyelidikan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku, terungkap terduga pelaku DFF terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan markup anggaran pembangunan pasar Langgur, Malra, yang merugikan keuangan Negara Rp 2,5 milliar.

Terduga DFF ditahan saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Kota Tual. Pelaku sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam penjara, Kamis (23/11/2023).

BACA JUGA:  Jaksa Agung ST Burhanuddin: Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia jadi Stimulus Komitmen Kejaksaan untuk Terus Mencegah dan Memerangi Korupsi

“Diketahui saat itu yang bersangkutan merupakan PPK di proyek pembangunan pasar Langgur. Ia menjabat sebagai sekretaris Dinas Perindag Kabupaten Maluku Tenggara,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba.

Dari tahapan pembangunan pasar Langgur di tahun 2015 sampai 2018 dengan menyedot anggaran kurang kebih Rp 23 miliar.” Dari hasil perhitungan kerugian negara, dari perbuatan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2,5 miliar,” ujar Kareba.

Lebih lanjut ditegaskan, pihaknya masih terus lakukan penyelidikan guna mengungkap tersangka lain dibalik kasus tersebut.

“Proses penyidikan masih terus dilakukan. Nanti kita lihat perkembangan penyidikannya, ada tidaknya tersangka lain di kasus ini selain tersangka DFF ini. Intinya pengembangan kasus ini masih dilakukan,” sebutnya.

BACA JUGA:  Jaksa Agung Resmi Lantik Kajati DKI Jakarta dan Kajati Bali

Diketahui, tersangka DFF disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55, Pasal 64 ke-1 KUHPidana. (M-009)

  • Editor: Daton