Netty Prasetiyani Minta Kemenkes Perbaiki Komunikasi Soal Transisi Kolegium Kesehatan

NETTY
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan IDAI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025). (Foto: Parlementaria/ Geraldi/vel)

JAKARTA,MENITINI.COM-Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbaiki tata kelola komunikasi, khususnya terkait proses transisi kelembagaan kolegium kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam regulasi terbaru tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam struktur kolegium, yang semula berada di bawah organisasi profesi, kini menjadi bagian dari alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). KKI bertugas menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menetapkan kurikulum pelatihan berkelanjutan.

Meski undang-undang tetap mengakui eksistensi organisasi profesi, sejumlah peran penting yang sebelumnya diemban organisasi tersebut, seperti penerbitan sertifikat kompetensi dan penyelenggaraan pengembangan profesi berkelanjutan, kini dialihkan kepada pemerintah atau lembaga di bawahnya.

BACA JUGA:  Aria Bima: Status Daerah Istimewa Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan

“Kalaupun ada transisi dari kolegium yang lama ke sistem baru, seharusnya ada proses komunikasi yang layak sebagai bentuk penghargaan atas kerja kolegium sebelumnya, serta terhadap proses yang sedang berjalan,” ujar Netty dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Menurut Netty, perubahan kelembagaan seperti ini membutuhkan pendekatan manajemen perubahan (change management) yang baik, termasuk komunikasi yang terbuka dan pelibatan semua pihak terkait.

Ia menyoroti minimnya komunikasi yang dilakukan Kemenkes dengan organisasi profesi selama masa transisi ini, sebagaimana terungkap dalam forum RDPU. Netty mendorong Kemenkes agar membuka ruang dialog, merangkul organisasi profesi, dan memperbaiki pola komunikasi agar proses transformasi sistem kesehatan berjalan lebih mulus.

BACA JUGA:  Ketua DPRD Buleleng Sampaikan Krisis Calistung dan Sarpras Sekolah ke BAM DPR RI

“Situasi yang kurang baik ini tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Kita tidak ingin muncul kegaduhan di media sosial atau di tengah masyarakat. Pemerintah perlu membangun kepercayaan publik, menunjukkan bahwa transformasi ketahanan kesehatan nasional berjalan ke arah yang benar,” tegas politisi Fraksi PKS ini.

Netty juga berharap para dokter, sebagai ujung tombak pelayanan dan transformasi kesehatan nasional, mendapatkan jaminan kenyamanan dalam bekerja dan menikmati jenjang karier mereka.

“Waktu pandemi, mereka berada di garis depan menyelamatkan kemanusiaan. Maka kini, mereka juga berhak mendapat ruang kerja yang nyaman dan penghargaan yang layak atas profesinya,” tutupnya. (Sumber: Parlementaria)

  • Editor: Daton

BERITA TERKINI

Indeks>>

PT. BADU GRAFIKA MANDIRI

Jalan Gatot Subroto 2 No. 11 A, Banjar Lumbung Sari, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara

Ikuti Kami