Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris

Komisi IX DPR RI Buka Peluang Bentuk Dua Panja Baru untuk Benahi Dunia Kedokteran

JAKARTA,MENITINI.COM – Komisi IX DPR RI membuka peluang pembentukan dua Panitia Kerja (Panja) baru guna mengatasi berbagai persoalan di sektor kedokteran dan pelayanan kesehatan dasar. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas aspirasi para dokter yang dinilai membutuhkan penanganan lintas kementerian secara cepat dan terkoordinasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, usai menerima […]

Komisi IX DPR RI Buka Peluang Bentuk Dua Panja Baru untuk Benahi Dunia Kedokteran Read More »

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini

JAKARTA,MENITINI.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Dalam rapat tersebut, Presiden akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Berdasarkan agenda DPR RI, rapat paripurna dimulai pukul 10.00 WIB. Kehadiran

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Read More »

Anggota DPR RI, I Wayan Sudirta

I Wayan Sudirta: UU KUP Beri Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan bagian penting dari reformasi sistem perpajakan nasional yang mengedepankan prinsip self assessment. Menurutnya, sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada negara. Hal tersebut disampaikan

I Wayan Sudirta: UU KUP Beri Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Read More »

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali resmi menyetujui Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi peraturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Denpasar, Senin (18/5/2026).

DPRD Bali Sahkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Dorong Penguatan PAD dan Pusat Ekonomi Baru

DENPASAR,MENITINI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali resmi menyetujui Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi peraturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Denpasar, Senin (18/5/2026). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I I

DPRD Bali Sahkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Dorong Penguatan PAD dan Pusat Ekonomi Baru Read More »

IKN

Romy Soekarno: Putusan MK Tak Hentikan Pembangunan IKN, Jakarta Masih Ibu Kota Sementara

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Daerah Khusus Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara tidak otomatis menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dilansir dari laman Parlementaria, proyek pembangunan IKN menurut Romy tetap dapat dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih realistis dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta

Romy Soekarno: Putusan MK Tak Hentikan Pembangunan IKN, Jakarta Masih Ibu Kota Sementara Read More »

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Cucun Ahmad Syamsurijal: Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Harus Ditindak Tegas

JAKARTA,MENITINI.COM – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera dan mencegah kasus serupa terulang. “Ini harus disikapi dengan serius. Darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk di Ponpes, harus ditindak tegas,” ujar

Cucun Ahmad Syamsurijal: Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Harus Ditindak Tegas Read More »

Ilustrasi

Revisi UU Perlindungan Anak Menguat, DPR Soroti Lemahnya Implementasi di Lapangan

JAKARTA,MENITINI.COM – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak menjadi alarm serius bagi DPR RI untuk mengevaluasi bukan hanya aspek hukum, tetapi juga lemahnya implementasi regulasi yang sudah ada. Sorotan kini mengarah pada celah pengawasan dan penerapan aturan yang dinilai belum optimal melindungi anak di berbagai lingkungan. Dilansir dari Parlementaria, Selasa (5/5/2026), Wakil Ketua DPR RI, Sari

Revisi UU Perlindungan Anak Menguat, DPR Soroti Lemahnya Implementasi di Lapangan Read More »

Ilustrasi PAUD

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, DPR Sebut Anggaran dan Fasilitas Akan Diperkuat

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menyebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini menjadi bagian dari program wajib belajar 13 tahun. Kebijakan ini membuat PAUD mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama dalam hal anggaran dan penyediaan fasilitas pendidikan. Hal tersebut disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan,

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, DPR Sebut Anggaran dan Fasilitas Akan Diperkuat Read More »

Pansus TRAP DPRD Bali lakukan sidak ke Resor Mewah dikawasan konservasi mangrove Taman Nasional Bali Barat, Kabupaten Buleleng

Pansus DPRD Bali Sidak Resor di Buleleng, Temukan Dugaan Pelanggaran Tata Ruang dan Perusakan Mangrove

DENPASAR,MENITINI.COM – Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak ke kawasan resor mewah Plataran di Kabupaten Buleleng, Selasa (28/4/2026). Sidak yang dipimpin Ketua Pansus I Made Suparta ini menemukan dugaan pelanggaran serius terkait tata ruang dan perlindungan lingkungan. Dalam peninjauan tersebut, Pansus mendapati kawasan resor berdiri di

Pansus DPRD Bali Sidak Resor di Buleleng, Temukan Dugaan Pelanggaran Tata Ruang dan Perusakan Mangrove Read More »

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

DPR Soroti Rencana Penutupan Prodi, Dinilai tak Jawab Akar Pengangguran Sarjana

JAKARTA,MENITINI.COM – Komisi X DPR RI menyoroti rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang berencana menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut dinilai berisiko dan tidak menyentuh akar persoalan pengangguran terdidik di Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, rendahnya serapan lulusan tidak bisa serta-merta dijadikan alasan

DPR Soroti Rencana Penutupan Prodi, Dinilai tak Jawab Akar Pengangguran Sarjana Read More »

Scroll to Top