AMBON, MENITINI.COM – Berkaca pada pengalaman yang terjadi di setiap momen pesta demokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) sering dikeluhkan, bahkan mereka seringkali mengalami korban dari perhelatan politik lima tahunan tersebut. Seperti di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemelihan Walikota (Pilwalkot) yang nantinya akan berlangsung.
Anggota Komite I DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina menilai, netralitas ASN selalu menjadi isu yang mencuat di setiap momen Pilkada. Oleh sebab itu, dirinya merasa perlu merumuskan satu solusi agar kondisi ASN menjadi nyaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Terkait dengan Pilkada, netralitas ASN jadi diskusi, dan saya mengusulkan untuk kemudian akan saya sampaikan dalam rapat Komite DPD, bahwa dalam rangka menjaga profesionalitas dan netralitas ASN, baiknya BKD ini harus vertikal dibawah BKN. Sehingga ASN itu tidak kena dampak langsung dari proses Pilkada ini,” kata Bisri As Shiddiq usai melakukan pertemuan dengan Kepala BKD, dan para Kepala Bidang serta stafnya, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Perwakilan DPD RI, di Kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis (14/11/2024).
ASN menjadi korban politik atau terkena dampak dari setiap momen Pilkada ini, ujar Bisri As Shiddiq.
Dikatakan, hal ini bukan rahasia lagi. Bahkan dampak dari itu, kebanyakan ASN yang punya kompetensi bagus, tetapi karena tidak memiliki kedekatan emosional dengan Kepala Daerah terpilih, maka kemudian mereka tidak bisa melakukan pengabdian yang baik berdasarkan disiplin ilmu dan kapasitas mereka.
“Untuk itu kami akan mencoba memperjuangkan, ini aspirasi dan hasil temuan-temuan kami yang akan disampaikan ditingkat nasional, saya mohon doa restu dari masyarakat Maluku untuk diberikan kekuatan untuk kemudian melakukan perjuangan yang maksimal,” tandas Bisri As Shiddiq.
Selain itu, terkait kesejahteraan ASN soal tunjangan kemahalan yang tidak lagi diperoleh ASN di Maluku, juga akan jadi perhatian untuk diperjuangkan. Mengingat pusat pelayanan publik ini ada pada ASN, karena itu, mereka harus terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk kemudian bisa berkonsentrasi melakukan tugas pelayanan publik.
“Saya pastikan ini akan sampai ke meja Presiden. Karena permasalahan ASN di Maluku ini adalah contoh kasus yang saya yakin sungguh ini juga terjadi diseluruh daerah di Indonesia. Sehingga apa yang menjadi kegelisahan ini akan saya diskusikan dalam rapat Komite dan saya pastikan ini akan sampai ke meja Presiden untuk kemudian diperhatikan,” sebut Bisri As Shiddiq.
Dikatakan, kesejahteraan ASN juga menjadi visi besar Presiden, karena tidak akan terlaksana pemerintahan ini dengan lancar apabila perangkat dibawahnya belum selesai dengan kebutuhan dasarnya, sehingga menyelesaikan kebutuhan dasar ASN sebagai penyelenggara negara, itu berarti mempersiapkan infrastruktur untuk kemudian mewujudkan visi besar Prabowo selaku Presiden.
Selain itu, terkait proses seleksi ASN maupun PPPK dan seleksi non ASN yang berkaitan dengan passing grade, sering menjadi persoalan karena kebanyakan tidak lolos, kemudian kuotanya harus dikembalikan ke pusat, ujar Bisri As Shiddiq.
“Kedepan akan diupayakan ada solusinya. Tetapi saya juga himbauan kepada adik-adik kita, seluruh masyarakat Maluku yang memang berkeinginan untuk melakukan pengabdian melalui jalur ASN ini, agar lebih mengupgrade kapasitas diri, banyak membaca literasi-literasi, mengikuti perkembangan-perkembangan disemua media terkait dengan ASN, sehingga kita tidak perlu lagi mempermasalahkan tentang passing grade,” ucap Bisri As Shiddiq. (M-009)
- Editor: Daton
