JAKARTA, MENITINI.COM Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perusahaan diminta tetap memenuhi kewajiban pemberian THR bagi karyawan meski tidak 100% karena dampak pandemi. “THR bagi karyawan swasta tetap mengacu pada surat edaran. Di mana THR akan dibayarkan pada H-7 Idul Fitri,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Jumat (23/4/2021).
Dengan diberikan THR kepada karyawan diharapkan bisa mendorong naiknya daya konsumsi masyarakat. “Kita harapkan menjelang Lebaran ini daya beli naik agar ekonomi bisa pulih pada kuartal 2. Konsumsi masyarakat ini harus digairahkan terus agar kita bisa segera lepas dari resesi,” kata Menko Airlangga.
Selain itu pemerintah juga mempercepat pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ASN, TNI dan Polri agar bisa mendorong konsumsi masyarakat. Naiknya konsumsi akan mendorong pemulihan ekonomi.
Salah satunya untuk mendorong kembali daya beli masyarakat yang turun sejak akhir tahun. “Jadi momentum ini bukan sekadar memenuhi hak-hak ASN tapi juga bagian dari pemulihan ekonomi,” jelas Airlangga.
Hanya saja belum dirinci besaran THR yang akan diterima ASN tahun ini. Dalam hasil kajian Kemenkeu, THR berpeluang dibayarkan penuh.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi.
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih mengkaji besaran pemberian gaji ke-13 dan THR buat PNS. THR memungkinkan dibayar bersama gaji ke-13 secara penuh. Akan tetapi pemerintah harus mengkaji kembali kemampuan anggaran.
“Pemerintah masih mempertimbangkan kembali masalah gaji ke-13 dan THR bagi seluruh ASN yang ada. berapa besarannya sedang dikaji,” kata Tjahjo. poll
