logo-menitini

Polri Sebut Kalimantan Utara Rawan TPPO

Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri
Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri. (Foto: Humas Polri)

JAKARTA,MENITINI.COM-Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan, Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu daerah yang rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mengutip dari Humas Polri, Asep mengatakan bergerak ke daerah Kaltara, karena setelah menganalisis dan terdeteksi di daerah tersebut banyak sekali TPPO.

Menurut dia, dalam periode operasi penindakan TPPO, kepolisian menemukan 600 lebih orang dari berbagai daerah, di antaranya dari Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur diangkut ke Pelabuhan Tanan Tuko, Nunukan, Kalimantan Utara.

Nunukan merupakan daerah paling utara di Kalimantan Utara yang menjadi daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

“Saat kami periksa ternyata dari 600 lebih itu ada empat tersangka pertama dan korban 233 orang yang berhasil kami selamatkan. Kami dapat 10 tersangka, dan sampai 2–3 minggu kemudian, tersangka tambah menjadi 18 orang, dan 7 (masuk) DPO (daftar pencarian orang),” kata Asep seperti mengutip dari Humas Polri.

BACA JUGA:  Presiden resmikan 1.072 SPPG dan 18 gudang pangan Polri, dialog langsung dengan jajaran polda

Asep menambahkan, kepolisian masih mendalami dan mengembangkan kasus TPPO itu dan melacak orang-orang yang terlibat.

Satgas TPPO saat ini dipimpin Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Pelaksana Harian dan Satgas TPPO saat ini menekankan pada penindakan hukum terhadap kasus pidana perdagangan orang yang modusnya kerap menawarkan kerja bagi para calon PMI di dalam negeri.

Hasil kerja Satgas TPPO dalam periode 5 Juni 2023 hingga 3 Juli 2023 ada 1.943 korban perdagangan orang yang berhasil diselamatkan. Satgas TPPO melalui kepolisian menetapkan 698 pelaku sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang.

BACA JUGA:  Presiden resmikan 1.072 SPPG dan 18 gudang pangan Polri, dialog langsung dengan jajaran polda

Dari 1.943 korban itu, 65,5 persen pekerja migran Indonesia (PMI), 26,5 persen pekerja seks komersial (PSK), 6,6 persen anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja, dan 1,4 persen anak buah kapal (ABK). (M-003)

  • Editor: Daton
Temukan dan ikuti Berita-berita Menitini di Google Berita

Berita Lainnya:

Iklan

BERITA TERKINI

OLAHRAGA

PERISTIWA

NASIONAL

DAERAH

HUKUM

POLITIK

LINGKUNGAN

Di Balik Foto

BERITA TERKINI

Indeks>>