AMBON, MENITINI.COM – Polemik tambang emas Gunung Botak kembali memanas. Aliansi Mahasiswa Perlawanan Pulau Buru turun ke jalan dan mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, segera mencabut izin 10 koperasi pertambangan yang beroperasi di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Maluku, Selasa (19/5/2026), diwarnai ketegangan antara massa aksi dan petugas keamanan. Mahasiswa menilai kebijakan pertambangan yang dijalankan pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat adat Pulau Buru dan berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan.
Dalam orasinya, massa aksi menuding aktivitas pertambangan di Gunung Botak semakin mempersempit ruang hidup masyarakat adat serta mengancam keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut. “Mendesak Gubernur Maluku segera mencabut izin 10 koperasi pertambangan di kawasan Gunung Botak karena tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Pulau Buru dan berpotensi memicu konflik sosial di wilayah adat,” teriak massa aksi secara bergantian.
Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan koperasi-koperasi tersebut. Mereka menilai eksploitasi tambang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan tambang.
Selain isu sosial, mahasiswa menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai terus berlangsung tanpa pengawasan maksimal. Mereka menyebut kawasan Gunung Botak kini menghadapi ancaman serius terhadap ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat adat.
Tak hanya menuntut pencabutan izin, massa aksi juga mendesak Pemerintah Provinsi Maluku membuka seluruh dokumen terkait proses penerbitan izin tambang di Gunung Botak.
Mereka meminta pemerintah mengungkap secara terbuka dasar hukum pemberian izin, hasil kajian lingkungan, pihak penerima izin, hingga mekanisme pengawasan aktivitas pertambangan.
“Kami ingin semua proses perizinan dibuka secara terang-benderang kepada publik. Jangan ada praktik tertutup yang menimbulkan kecurigaan masyarakat,” ujar salah satu koordinator lapangan.
Mahasiswa menilai kebijakan pertambangan yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat hukum adat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal yang sejak lama memiliki wilayah adat di Pulau Buru.
Dalam tuntutannya, massa juga meminta DPRD Maluku segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, koperasi pertambangan, akademisi, masyarakat adat hingga organisasi mahasiswa.
Selain itu, aksi tersebut turut menyoroti dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan aktivitas pertambangan di Gunung Botak. Massa menolak pelibatan aparat TNI maupun Polri apabila kehadirannya dianggap berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap masyarakat sipil.
“Kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan ruang hidupnya,” tegas massa aksi.
Pantauan di lapangan, demonstrasi sempat berlangsung tegang ketika massa aksi terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang berjaga di depan Kantor Gubernur Maluku. Situasi nyaris ricuh setelah sejumlah peserta aksi menggoyang pagar kantor gubernur dan berusaha mendekati pintu utama.
Aksi saling dorong antara massa dan petugas sempat terjadi sebelum akhirnya berhasil diredam aparat keamanan. Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku terkait tuntutan pencabutan izin 10 koperasi tambang di kawasan Gunung Botak.
Kini, sorotan tertuju pada Gubernur Maluku. Publik menunggu keberanian pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis, termasuk mencabut izin koperasi yang bermasalah dan menata ulang tata kelola pertambangan di Gunung Botak. (M-009)
- Editor: Daton
