MATARAM, MENITINI.COM – Pelayanan kesehatan sebenarnya menjadi hak dasar bagi masyarakat yang harus terkelola dengan baik.
Namun sayang, pelayanan dan juga fasilitas kesehatan (faskes) yang tidak memadai masih ditemukan di beberapa Puskesmas di Lombok Barat, salah satunya di Puskesmas Sesela, Kecamatan Gunungsari.
Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Sae’on mengatakan dirinya sudah turun ke Puskesmas Sesela guna menindaklanjuti keluhan masyarakat sekitar.
Dan memang ditemukan masih ada pelayanan dari pihak puskesmas, tenaga kesehatan (nakes) yang cuek dengan kondisi pasien.
Selain itu, sesaknya ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang ada di puskesmas itu.
”Seharusnya teman-teman dokter dan juga para perawat bisa melakukan pendekatan secara psikologis ke pasien agar mereka tidak kecewa. Karena kalau kita survei orang, kalau anda tanya apakah senang di rumah sakit atau puskesmas, tentu jawabannya tidak senang. Namun, pelayanan yang baik tetap harus diutamakan,” tegasnya, Senin (5/5/2025).
Terkait itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu minta kepada pihak Dinas Kesehatan (Dikes) untuk segera turun dan menangani persoalan itu.
Khusus untuk ruang IGD yang tidak memadai, itu sangat menganggu pelayanan di puskesmas, terlalu banyak orang dengan tempat yang sempit.
”Tapi itu ada juga di puskesmas Meninting, tidak hanya di puskesmas Sesela. Kami meminta agar segera pemerintah memperbaiki itu, karena itu menyangkut pelayanan vital dan hak dasar masyarakat Lobar,” tegasnya.
Tak berhenti sampai disitu, Sae’on juga mengritik terkait fasilitas ambulans yang ada di puskesmas yang ada di Lobar.
Dinkes, kata dia, harus melihat kondisi rill di setiap Puskesmas.
”Masalah ambulans, pelayanan semua Puskesmas harus dilihat kondisi riilnya. Jadi mereka (Dinkes) harus turun ke masing-masing puskesmas agar tahu keluhan di masyarakat,” imbuhnya.
Politisi asal Gunungsari itu juga menyoal terkait pembayaran pasien BPJS. Karena sering terjadi, masyarakat dilihat sebelah mata pihak Puskesmas karena memakasai fasilitas BPJS.
”Ke depannya, kami harap ada pihak BPJS ditempatkan di masing-masing puskesmas. Masa setiap pengajuan BPJS selalu bermasalah, seharusnya BPJS juga memberi pendampingan kepada karyawan di Puskesmas supaya tidak ada penolakan lagi,” ungkapnya.
Atas kondisi itu, muncul pertanyaan apakah ada permainan terkait klaim BPJS bagi pasien yang kurang mampu.
”Pertanyaan juga, apakah orang-orang di BPJS punya atau memakai BPJS ?, jangan jangan mereka justru memakai asuransi. Itu yang perlu dipertanyakan, sehingga tidak terulang lagi masalah klaim,”tandasnya. M-003
- Editor: Daton
