Sejumlah pengamat berpandangan sama. Untuk PDIP, ketua umum partai memiliki kewenangan dalam menentukan calon kepala daerah yang ikut pilkada. Apalagi Megawati merupakan tokoh sentral di partai. Pengamat berkeyakinan seluruh kader akan tunduk dan patuh pada Megawati.
Apalagi Bali sebagai “anak emas” ibu, tentunya putri proklamator itu menentukan dan memberi yang terbaik siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur. Bisa juga diputuskan dalam pleno di DPP. Namun, bukan tidak mungkin mantan presiden ke 5 itu menggunakan hak prerogatif menentukan calon yang bertarung.
Bila rekomendasi sudah turun, dan ada yang “melawan” tentu sudah tau resikonya. Kalau nekat maju dengan dukungan partai lain, artinya karier di PDIP selesai. Dan sudah banyak bukti untuk itu.
