JAKARTA,MENITINI.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mempercepat pengembangan energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung. Arahan tersebut disampaikan saat memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa rapat membahas sektor energi dan hilirisasi, termasuk langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap kebutuhan energi nasional.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil.
Menurutnya, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat program konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu.
Selain percepatan program LPG ke CNG, pemerintah juga menaruh perhatian pada pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola industri tambang nasional. Evaluasi terhadap kesiapan pasokan energi, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), turut menjadi agenda pembahasan.
“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan itu dipertahankan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk mempertahankan harga energi bersubsidi agar tidak membebani kelompok rentan.
“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjut Bahlil.
Terkait isu kelangkaan batu bara yang sempat mencuat, Bahlil menegaskan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih dalam kondisi aman. Ia menyebut penugasan pasokan batu bara domestik telah mencapai 170 juta ton.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” tegasnya.
Melalui penguatan ketahanan energi, percepatan hilirisasi, diversifikasi sumber energi, serta kebijakan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berupaya memastikan stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi menuju kemandirian energi jangka panjang.
