JAKARTA,MENITINI.COM – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong para petani dari berbagai sektor untuk berkolaborasi dalam pengembangan proyek kredit karbon. Langkah tersebut dinilai tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani.
Hal itu disampaikan Diaz saat membuka Seminar HKTI Carbon Farming Pilot 2026 yang diselenggarakan KLH/BPLH bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (11/6/2026), dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026.
Menurut Diaz, HKTI dapat berperan menginisiasi pembentukan kelompok petani secara kolektif untuk menggabungkan lahan pertanian dan menerapkan metodologi tertentu yang mampu menurunkan emisi.
“HKTI bisa menginisiasi dan mengumpulkan petani menjadi collective group untuk menggabungkan lahan-lahannya lalu menggunakan metodologi tertentu agar menurunkan emisi yang nanti bisa di klaim kredit karbon dan menjadi tambahan penghasilan bagi petani,” ujarnya.
Selain membahas kredit karbon, Diaz juga menekankan pentingnya penerapan teknologi dan inovasi dalam sektor pertanian yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas pangan dan kelestarian lingkungan.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki cadangan beras surplus lebih dari 5 juta ton. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan lingkungan hidup.
“Terkait ketahanan pangan, kita memiliki cadangan beras yang surplus lebih dari 5 juta ton, tapi kita juga harus memperhatikan surplus ini juga tidak mengorbankan lingkungan. Saya rasa dengan pengembangan inovasi, ketahanan pangan bisa terwujud tapi dengan cara yang tidak merusak lingkungan, harus terus berdampingan,” tegasnya.
Sebagai contoh inovasi yang ramah lingkungan, Diaz menyoroti metode alternate wetting and drying (AWD) yang diterapkan pada lahan persawahan. Metode ini mengatur tingkat air secara terukur sehingga dapat menekan emisi gas metana sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk.
“Dengan AWD, sawah tidak terlalu basah dan tidak terus kering karena ada sistem monitoring agar level airnya tetap sesuai. Kalau sawahnya terlalu basah nanti mengeluarkan gas metana yang lebih banyak dan menguras pupuk lebih banyak, jadi kalau tidak diatur, nitrogen dan metana akan terus keluar ke atmosfer, menumpuk dan membuat bumi semakin panas,” jelas Diaz.
Pada kesempatan tersebut, Diaz juga membagikan pengalaman saat mengunjungi SPPG II Halim yang memanfaatkan air hasil olahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengairi area persawahan di sekitarnya.
Menurutnya, KLH sebelumnya memberikan bantuan fasilitas IPAL serta pendampingan pengelolaannya. Hasilnya, air limbah yang telah diolah kini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
“SPPG Halim, kami pernah bekerjasama untuk membantu masalah IPALnya. KLH memberikan IPAL kepada SPPG tersebut dan memberikan pendampingan penggunaannya. Sekarang air limbah IPAL bisa untuk mengairi sawah di sekitar SPPG itu, dan sawah ini sudah bisa panen setahun 3 kali,” kata Diaz.
Melalui pengembangan pertanian rendah emisi dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, pemerintah berharap sektor pertanian tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap target pengurangan emisi dan peningkatan kesejahteraan petani. (M-011)
- Editor: Daton
