“Kita harus bersatu menjaga Bali. Harmonisasi adat, budaya, dan kehidupan beragama adalah fondasi utama Bali. Berbagai aktivitas yang berpotensi merusak tatanan sosial tidak boleh dibiarkan karena akan berdampak serius bagi masa depan Bali,” tegasnya.
Koster menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung peran organisasi adat melalui ruang partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Gubernur Bali.
Lokasabha XII MGPSSR Provinsi Bali turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, anggota DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, I Nyoman Parta, dan I Wayan Sudirta, anggota DPRD Kabupaten Badung, para bupati dan wakil bupati se-Bali, serta jajaran pengurus MGPSSR pusat dan daerah.*
- Editor: Daton
