BADUNG,MENITINI.COM – Rekayasa lalu lintas disiapkan Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengatasi kemacetan menuju kawasan wisata Uluwatu dan Pecatu. Melalui Dinas Perhubungan, skema pengaturan arus kendaraan ditargetkan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Badung, Rabu (13/5), sekaligus menindaklanjuti surat dari Rektor Universitas Udayana terkait permohonan pengalihan arus sementara dan pembongkaran fasilitas PJU serta CCTV untuk pembangunan catus pata di Jalan Raya Kampus UNUD, Jimbaran.
Kepala Dinas Perhubungan Badung, Anak Agung Gede Rahmadi menjelaskan, rekayasa lalu lintas akan menyasar sejumlah titik yang selama ini menjadi sumber antrean kendaraan di kawasan Pecatu.
“Fokusnya memecah kemacetan di pertigaan Toyoning. Ada enam titik yang akan diatur, mulai dari kawasan Nirmala ke selatan, Blimbing, Blimbing Sari, hingga Toyoning 1 dan Toyoning 2,” ujarnya.
Menurut Rahmadi, pola rekayasa dibuat untuk mengurangi perpotongan arus kendaraan di persimpangan. Selama ini, crossing kendaraan dinilai menjadi penyebab utama perlambatan lalu lintas di jalur menuju kawasan selatan Badung.
Dengan pola arus yang dibuat melingkar, kendaraan diharapkan tetap bergerak tanpa banyak hambatan di titik persimpangan. Langkah tersebut diyakini dapat memangkas kepadatan yang kerap terjadi saat jam sibuk maupun musim kunjungan wisatawan.
Ia menilai, kelancaran akses menuju destinasi wisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pariwisata Badung. Menurutnya, pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh objek wisata, tetapi juga kenyamanan perjalanan menuju lokasi tujuan.
“Kalau akses menuju Pecatu atau Uluwatu terus macet tentu membuat tidak nyaman. Pariwisata yang berkualitas harus didukung mobilitas yang lancar,” katanya.
Selain Pecatu, pemerintah juga mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk kawasan Canggu yang kini menghadapi persoalan serupa akibat tingginya volume kendaraan. Program tersebut disebut sebagai solusi jangka pendek sebelum pembangunan jalan baru direalisasikan.
Untuk mendukung penerapan kebijakan itu, Dishub Badung akan melakukan sosialisasi melalui pemerintah kecamatan, kepala lingkungan, hingga media sosial agar masyarakat memahami pola arus baru yang diterapkan. (M-011)
- Editor: Daton
