JAKARTA,MENITINI.COM – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi program hilirisasi nasional, ketahanan energi, hingga upaya menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Usai rapat, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden menerima laporan perkembangan sejumlah proyek hilirisasi yang saat ini telah berjalan, termasuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara CATL dan Antam.
Menurut Bahlil, proyek tersebut telah rampung dan direncanakan akan diresmikan pada akhir Juli 2026. Kehadiran proyek ini dinilai menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Selain hilirisasi, rapat juga membahas kondisi ketahanan energi nasional. Pemerintah memastikan ketersediaan energi masih berada pada tingkat yang aman dengan cadangan yang rata-rata berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menerima laporan terkait pelayanan kelistrikan nasional. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik, termasuk aspek pasokan batu bara untuk pembangkit.
Ia menyebut kebutuhan konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan pemasok mencapai sekitar 180 hingga 190 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah dikontrak oleh PLN.
Meski secara kontraktual pasokan dinilai mencukupi, Bahlil mengatakan terdapat kendala terkait kebutuhan batu bara berkalori menengah yang diperlukan untuk proses pencampuran (blending) di sejumlah pembangkit listrik.
Pemerintah, lanjutnya, telah mengambil langkah untuk memastikan pasokan batu bara bagi PLN tetap terjaga sehingga pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu. Selain itu, PLN juga diminta segera melakukan pemeliharaan (maintenance) guna meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar segera mengambil langkah-langkah terukur guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat program hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memastikan layanan kelistrikan yang andal sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia. (M-011)
- Editor: Daton
