Menaker Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum Paling Lambat 24 Desember

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (17/12). (Foto: ANTARA/Putu Indah Savitri)
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (17/12). (Foto: ANTARA/Putu Indah Savitri)

JAKARTA,MENITINI.COM – Pemerintah pusat mempercepat proses penetapan upah minimum di seluruh daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara tegas meminta para gubernur dan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota paling lambat pada 24 Desember 2025.

Yassierli menyebut batas waktu tersebut menjadi krusial agar kepastian upah bagi pekerja dan dunia usaha dapat segera terwujud sebelum pergantian tahun. Menurutnya, Dewan Pengupahan Daerah akan mengusulkan besaran upah kepada pimpinan daerah masing-masing untuk kemudian ditetapkan secara resmi.

BACA JUGA:  Kemnaker dan GoTo Perkuat Literasi Digital TKM Sektor Kuliner di Bandung

“Dewan Pengupahan Daerah akan mengusulkan kepada pimpinan daerah, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur. Batas waktunya jelas, tanggal 24 Desember 2025,” ujar Yassierli dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu (17/12).

Iklan

BERITA TERKINI

Presiden Prabowo memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 14 Juni 2026.

Prabowo Minta Rosan Buka Data Positif Investasi ke Publik

JAKARTA,MENITINI.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk menyampaikan secara terbuka kepada

TEKNO

OLAHRAGA

PERISTIWA

NASIONAL

DAERAH

HUKUM

POLITIK

LINGKUNGAN

Di Balik Foto

BERITA TERKINI

Indeks>>

Scroll to Top