Kejari Badung Serahkan Uang Pengganti Rp760 Juta ke LPD Desa Adat Sangeh

Kepala Seksi Intelijen Kejari Badung Gde Ancana (tengah) menyerahkan secara simbolis uang pengganti hasil lelang rampasan negara sebesar Rp760.653.000 kepada perwakilan LPD Desa Adat Sangeh, Rabu (22/10/2025). Penyerahan ini merupakan pelaksanaan putusan perkara korupsi atas nama terpidana I Nyoman Agus Aryadi.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Badung Gde Ancana (tengah) menyerahkan secara simbolis uang pengganti hasil lelang rampasan negara sebesar Rp760.653.000 kepada perwakilan LPD Desa Adat Sangeh, Rabu (22/10/2025). Penyerahan ini merupakan pelaksanaan putusan perkara korupsi atas nama terpidana I Nyoman Agus Aryadi. (Foto: Istimewa)

BADUNG,MENITINI.COM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menyerahkan uang pengganti senilai Rp760.653.000 kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Rabu (22/10). Dana tersebut berasal dari hasil lelang aset milik terpidana korupsi I Nyoman Agus Aryadi.

Jaksa eksekutor dari Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Badung menjelaskan, uang pengganti itu merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Aset yang dilelang berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12204/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seluas 150 meter persegi.

BACA JUGA:  Kejaksaan Sita Sejumlah Aset Milik Terpidana Tamron alias Aon dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 5694 K/Pid.Sus/2023 tanggal 16 November 2023, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PID.TPK/2023/PT DPS dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, aset tersebut dinyatakan dirampas untuk negara cq LPD Desa Adat Sangeh sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

Kepala Kejari Badung, Sutrisno Margi Utomo, menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi uang pengganti ini merupakan bagian dari komitmen Kejari Badung dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi. Ia menekankan pentingnya penyelesaian eksekusi hingga tuntas agar tidak menimbulkan tunggakan perkara di kemudian hari.

BACA JUGA:  Terungkap, Begini Dugaan Modus Korupsi MBG yang Menjerat Tiga Eks Pimpinan BGN

“Pelaksanaan putusan secara menyeluruh menjadi bagian dari tanggung jawab jaksa dalam menegakkan hukum dan mengembalikan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, Kajari juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya Kejari Badung untuk memastikan seluruh aset hasil tindak pidana dikembalikan sesuai peruntukannya, serta menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kejaksaan.*

  • Editor: Daton
Iklan

BERITA TERKINI

Presiden Prabowo memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 14 Juni 2026.

Prabowo Minta Rosan Buka Data Positif Investasi ke Publik

JAKARTA,MENITINI.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk menyampaikan secara terbuka kepada

TEKNO

OLAHRAGA

PERISTIWA

NASIONAL

DAERAH

HUKUM

POLITIK

LINGKUNGAN

Di Balik Foto

BERITA TERKINI

Indeks>>

Scroll to Top