Kasus Kebakaran Gudang Gas LPG di Jalan Cargo P21

Korban yang dirawat di rumah sakit (kiri) dan tersangka Sukojin yang juga pemilik gudang LPG.

DENPASAR, MENITINI.COM- Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akhirnya menerima berkas (P21) tahap satu kasus kebakaran gudang gas  LPG di Jalan Cargo Taman I, Denpasar, Bali.

Dengan lengkapnya berkas perkara, maka kasus tersebut ada di tangan jaksa penyidik untuk diteliti.

Peristiwa tragis yang menelan 18 korban jiwa akibat kebakaran gudang gas LPG itu semuanya karyawan. Mereka meninggal  dunia setelah dirawat di rumah sakit.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Ady Wira Bhakti mengatakan, Selasa 30 Juli 2024 pihaknya sedang meneliti berkas yang dikirim penyidik kepolisian.

Dengan begitu bola panas kasus ini kini menggelinding ke pihak kejaksaan. “Kemarin, kami sudah terima berkas perkara tahap I sekarang sedang penelitian berkas perkaranya,” papar jaksa.

Jika nanti berkas dinyatakan kurang lengkap, tentu pihak kejaksaan kembali meminta penyidik kepolisian untuk melengkapi.

BACA JUGA:  Kejagung Tetapkan Beneficial Owner PT AKT sebagai Tersangka Korupsi Tambang di Kalteng

Untuk diketahui, peristiwa tragis yang terjadi pada Minggu, 9 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 WITA. Kebakaran hebat gudang gas LPG yang terletak di Jalan Cargo Taman I No. 89 Banjar Uma Sari, Desa Ubung Kaja, Denpasar.

Menurut laporan dari masyarakat dan keterangan resmi dari pihak kepolisian, ledakan disertai kobaran api yang besar.

Beberapa orang terlihat berlarian keluar sambil meminta tolong. 18 korban yang mengalami luka bakar serius dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Sayangnya, semua korban meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit akibat parahnya luka bakar yang mereka derita.

Terkait dengan kebakaran tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan Sukojin, pemilik gudang, sebagai tersangka.

Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, menyatakan Sukojin dijerat dengan beberapa pasal. Di antaranya adalah Pasal 188 KUHP; Pasal 359 KUHP; dan Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Dalam pasal ini diatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa izin dan mengakibatkan korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda sebesar Rp50.000.000.000.

BACA JUGA:  JPU Ungkap Dugaan Ketidaksesuaian Formula Harga dalam Sidang Korupsi Kompensasi RON 90 Pertamina

Ada juga Pasal 40 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja: Pasal ini mengatur perubahan ketentuan dalam UU Migas terkait dengan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan yang mengakibatkan korban atau kerusakan.

Di bagian lain, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan duka cita, Sukojin telah memberikan santunan sebesar Rp 25 juta kepada keluarga korban. (M-003)

Iklan

BERITA TERKINI

TEKNO

OLAHRAGA

PERISTIWA

NASIONAL

DAERAH

HUKUM

POLITIK

LINGKUNGAN

Di Balik Foto

BERITA TERKINI

Indeks>>

Scroll to Top