Senin, 15 Juli, 2024

Ilustrasi Juru Parkir. (LPM al-Millah)

BANGLI,MENITINI.COM-Juru parkir di Bangli, Bali wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu untuk menjamin perlindungan dan keselamatan kerja. Jika tidak tidak mengikuti aturan itu, maka upah pungut pun tidak akan dibayarkan.

Kasi Parkir Dinas Perhubungan Bangli, I Nengah Serita mengatakan, pekerjaan sebagai juru parkir memilik resiko besar saat berkerja, sangat rawan mengalami kecelakaan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli mewajibkan para jukir untuk ikut program BPJS Ketenagaankerjaan.

Gelar Pelatihan, Humas Polda Bali Tingkatkan Kemampuan Cyber Troops

Selesaikan Kisruh Pekerja APS, Disnaker Bentuk Tim Investigasi 

Warga Padang Bulia Terjangkit DB, Dinkes Buleleng Bilang tak Ada Dana untuk Fogging

Propam Polres Bangli Cek HP Personel, Ini Tujuannya

”Perlindungan jaminan keselamatan sangat  penting  sebagai proteksi kala jukir  mengalami kecelakaan saat mengatur parkir,” ungkap Nengah Serita.

Nengah Serita juga mengatakan, jumlah juru parkir resmi di bawah naungan Dishub Bangli sebanyak 56 orang. 

Teknis pembayaran iurannya dipotong dari hasil upah pungut. Adapun besaran iuran untuk JKM sebesar Rp 8.441 dan JKK sebesar Rp6.752.

KPK Ungkap Pungli ke Wisatawan di Raja Ampat, Nilainya Belasan Miliar Tiap Tahun

Serunya Tradisi ‘Megibung’ di Desa Penglipuran, Bangli Bali

 Pungutan Wisman ‘Tourist Levy’ di Bali Sudah Terkumpul Rp142 Miliar

Uji Pesawat Terbang Apung di Pantai Mertasari, Denpasar

"Pembayaran iuran dilakukan setiap bulan lewat bendahara  pengeluaraan di Dinas Perhubungan,” jelasnya. Besaran upah pungut yang didapatkan jukir yakni 20 persen dari  setoran bruto.

Ia pun mengatakan, juru parkir yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa mencairkan upah pungut. “Seluruh jukir sepakat untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan, kesepakatan tertuang dalam surat pernyataan,” kata Nengah Serita.

  • Editor: Daton