DENPASAR, MENITINI.COM – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa Pers, Selasa (1/2/2021) menyebutkan ada upaya pengambilalihan Ketua Umum Partai Demokrat melalui skenario Kongres Luar Biasa (KLB). Isu pengambilalihan itu sebagai tanda tidak solidnya internal partai berlambang Mercy itu.
Pakar politik dari Indobarometer, Muhammad Qodari menyebut Setiap partai politik pasti punya dinamika. Namun bagi Qodari isu kudeta cukup mengejutkan karena ada upaya sistematis mendongkel Ketua Umum Partai Demokrat AHY oleh segelintir oknum di internal partai.
“Ini cukup mengejutkan. Kan baru selesai kongres. Ketum baru terpilih dengan aklamasi. Seharusnya kalau terpilih secara aklamasi taka da Gerakan politik. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, artinya aklamasi Partai Demokrat pada tahun lalu itu, Maret 2020, sebetulnya bukan sejati,”kata Qodari saat dihubungi, Rabu (3/2/2021).
Lahirnya isu kudeta diduga karena pergerakan politik di internal Partai Demokrat. Dia mengatakan, jika ada manuver yang melibatkan kader-kader internal Demokrat, menjadi tanda tanya terhadap aklamasi AHY sebagai ketum partai berlambang bintang Mercy tersebut.
“Nah ya bahwasanya ada gerakan politik belum setahun dari Ketua Umum (AHY) terpilih dan secara aklamasi, artinya sesungguhnya kekuasaan di Demokrat tidak bulat gitu ya, lonjong gitu, dan aklamasinya bermasalah karena kok ada kelompok-kelompok Demokrat, keluarga besar Demokrat yang melakukan manuver tersebut,” ucapnya.
Qodari menilai permasalahan timbul lebih banyak dari dalam Demokrat, bukan dari lingkaran Istana seperti yang disinggung AHY. Menurutnya, api di dalam Demokrat-lah yang harus dipadamkan terkait isu kudeta ini.
“Jadi api ya itu harus dipadamkan sendiri oleh Demokrat di dalam, entah gimana caranya, silaturahmi, komunikasi, akomodasi, atau kemudian dipecat dan diproses hukum,” ujarnya.
Lebih jauh, Qodari menilai upaya orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah untuk mengacak-acak Partai Demokrat. Langkah tersebut dinilai tidak tepat lantaran Jokowi masih membutuhkan partai oposisi.
Tak hanya itu, Qodari justru menduga kalaupun ada orang di sekitar Jokowi yang terlibat terhadap upaya kudeta tersebut hanya demi kepentingan pribadi, bukan terkait pemerintahan Jokowi. Namun, menurutnya, upaya kudeta dari luar itu tidak akan berpengaruh jika api di dalam tubuh Demokrat bisa dipadamkan.
“Dalam konteks itu kalau ada orang orang punya, dugaan saya sih ambisi pribadi ya kalau ada ambisi atau keinginan pribadi. Tapi kembali lagi sesungguhnya apinya ini ada di dalam, kalau apinya di dalam tidak ada, maka siapapun mau masuk ke dalam juga tidak bisa apa-apa gitu,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio. Hendri menilai persoalan justru ada pada rasa insecure terkait kesolidan Partai Demokrat. “Iya itulah yang membingungkan, jadi menurut saya ini akibat ada rasa insecure atau tidak aman dari kubu Demokrat, maka kemudian dia melontarkan hal itu. Ya memang sebaiknya hal seperti ini kalau kemudian didengarkan, diperkuat saja konsolidasi parpol,” kata Hendri.
“Langkah ini sebetulnya ingin mengumumkan bahwa Demokrat memahami atau sudah tahu akan ada langkah-langkah mengganggu stabilitas Demokrat, tapi lagi-lagi, menurut saya bila partai solid maka AHY tidak perlu gelisah, solidkan saja partainya, kalau sudah solid nggak akan retak,” sambungnya
Seperti diketahui, Ketum Partai Demokrat AHY sebelumnya mengungkap upaya kudeta terhadapnya, yang mana dia mendapatkan informasi melibatkan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi.
Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal. “Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).
Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. ‘Kudeta’ itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” paparnya. M73/dom/lex
