DENPASAR,MENITINI.COM – Keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada energi dinilai tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah maupun pembangunan infrastruktur energi. Komitmen dunia usaha dalam mengambil keputusan investasi energi jangka panjang juga menjadi faktor penentu percepatan transisi energi nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Head of Business Development Greenvolt Power Indonesia, Bobby Benly, saat menjadi pembicara dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) di Bali, Rabu (15/7/2026).
Dalam forum bertema “From Ambition to Action: Strengthening the Solar PV Ecosystem to Support Energy Sovereignty” itu, Bobby menilai tantangan utama transisi energi saat ini bukan lagi soal ketersediaan teknologi maupun pembiayaan, melainkan keberanian pelaku usaha menjadikan energi bersih sebagai bagian dari strategi bisnis.
“Pelaku usaha tidak bisa lagi memandang energi hanya sebagai beban biaya operasional atau sekadar bagian dari inisiatif ESG. Energi harus diposisikan sebagai strategi bisnis yang mampu memperkuat ketahanan usaha sekaligus menciptakan nilai jangka panjang,” ujar Bobby.
Menurutnya, dinamika geopolitik global dan tingginya volatilitas harga energi semakin mempertegas pentingnya ketahanan energi bagi sektor industri. Karena itu, keputusan perusahaan dalam mengelola energi akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan Indonesia mencapai target swasembada energi.
Bobby mengatakan, pelaku industri perlu mengubah perspektif dari sekadar mengejar efisiensi biaya jangka pendek menjadi investasi energi yang mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.
Potensi Surya Masih Belum Optimal
Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) nasional diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 gigawatt (GW).
Namun hingga saat ini, kapasitas PLTS yang telah terpasang baru sekitar 1,3 GW. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan energi surya di Tanah Air.
Bobby menambahkan, peluang percepatan adopsi energi surya kini semakin terbuka berkat hadirnya berbagai skema pembiayaan yang lebih fleksibel, seperti model zero capital expenditure (Zero CapEx) maupun operational expenditure (OpEx).
Melalui skema tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan energi surya tanpa harus mengeluarkan investasi awal yang besar sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kondisi keuangan masing-masing.
“Model pembiayaan yang semakin fleksibel membuat energi surya semakin kompetitif secara komersial dan membuka peluang lebih luas bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam transisi energi nasional,” katanya.
Investor Butuh Kepastian Regulasi
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan besarnya potensi energi surya Indonesia belum cukup untuk menarik investasi.
Menurutnya, investor membutuhkan kepastian regulasi, proyek yang layak dibiayai, risiko investasi yang dapat dikelola, serta tingkat keuntungan yang menarik dalam jangka panjang.
“Tantangan utama Indonesia saat ini bukan lagi membuktikan besarnya potensi energi surya, tetapi bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi proyek yang menarik bagi investor dan lembaga pembiayaan,” ujarnya.
Fabby menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, penyedia solusi energi, dan lembaga pembiayaan menjadi kunci dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang mampu mempercepat implementasi proyek-proyek PLTS di sektor industri maupun komersial.
Sebagai bagian dari Greenvolt Group, Greenvolt Power Indonesia mengaku telah berpengalaman lebih dari dua dekade dalam pengembangan energi terbarukan secara global. Selama lima tahun beroperasi di Indonesia, perusahaan telah bermitra dengan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, manufaktur hingga ritel, untuk mendukung pemanfaatan energi bersih dan memperkuat ketahanan bisnis menuju target keberlanjutan. (M-011)
- Editor: Daton
