BLT Belum Cair, PPKM Akan Berakhir, Pemkab: Masih Proses NIK

 
BADUNG, MENITINI.COM Janji  Pemerintah Kabupaten Badung, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga penerima selama Pemberlakuan Perbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai saat ini belum realisasi.  Sementara dua hari lagi PPKM berakhir.

Dinas Sosial Badung beralasan  jika BLT yang dijanjikan belum ditransfer lantaran pendataan masih terus dilakukan. “Kami masih berproses terkait bantuan Rp 300 ribu per KK itu,” kata Kepala Dinas Sosial, Ketut Sudarsana didampingi Kabag Humas Setda Badung Made Suardita, (22/1/2021).

Namun dari data sementara tercatat sebanyak 52.185 Kepala Keluarga (KK) calon penerima bantuan dari total 128.398 KK yang ada di Badung. 

Data itupun, lanjutnya, belum valid lantaran masih dilakukan pendataan cermat  oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Badung. “Jadi kita memberikan bantuan tidak hanya mendata yang menerima saja. Namun juga melakukan skrining melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jadi dalam satu KK yang sudah pernah mendapat bantuan tidak bisa mendapat lagi,” tegas Sudarsana. 

Disinggung mengenai kendala sehingga sampai saat ini belum selesai, Sudarsana mengaku kendalanya adalah saat memproses NIK. Diakuinya ada beberapa kesalahan pada NIK sehingga proses penetapan data belum bisa dilakukan.

“Jadi ada nomor NIK yang salah saat diinput. Intinya kita memastikan bahwa orang yang menerima sana dengan NIK aslinya. Karena proses semuanya kan melalui NIK. Kita juga melihat yang sudah-sudah dapat agar tidak ada dobel,” akunya.

Kabag Humas Setda Badung Made Suardita menambahkan jika semua data sudah valid, maka pihaknya akan merilis transparan ke masyarakat. “Nanti setelah selesai akan kami sampaikan lagi,” katanya.

Disinggung mengenai perpanjangan PPKM apakah dipastikan  BLT tersebut akan berlanjut, pihaknya belum berani berkomentar banyak. Hanya saja mengenai PPKM yang diperpanjang masih menunggu informasi resmi dari Provinsi Bali. “Bantuan BLT PPKM ini kita tetap sediakan. Masalah kelanjutan PPKM itu kita tunggu arahan dan informasi dari provinsi dulu,” katanya.M71/M70/poll