AMBON, MENITINI.COM – Muncul adanya temuan berbagai pelanggaran saat Pilkada serentak di Maluku, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 10 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di enam kabupaten/kota.
Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pengawasan yang menemukan ada dugaan pelanggaran dalam proses Pemilu pada 27 November 2024 lalu.
“Pelanggaran tersebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan Seram Bagian Timur. Beberapa TPS yang teridentifikasi untuk PSU adalah TPS 07 Desa Kairatu, TPS 02 Desa Bebar, TPS 01 Desa Kanikeh, hingga TPS 001 Desa Danar Ohoiseb, kata Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair di Ambon,” Senin (2/12/2024).
Unsur pelanggaran yang ditemukan antara lain:
- Pemilih yang tidak berhak memberikan suara di TPS tertentu,
- pembukaan kotak suara sebelum hari pemungutan,
- surat suara tertukar antarjenis pemilihan,
- pemilih mencoblos lebih dari satu kali atau menggunakan identitas orang lain dan
- surat suara sisa yang didistribusikan secara tidak semestinya.
Subair menjelaskan bahwa, rekomendasi PSU telah disampaikan ke pihak terkait. Hingga kini PSU baru terlaksana di tiga kabupaten, yakni Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Maluku Barat Daya. Sementara Kepulauan Tanimbar dijadwalkan melaksanakan PSU pada 4 Desember 2024.
Bawaslu menegaskan akan mengawasi ketat pelaksanaan PSU dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Penyelenggara yang tidak menjalankan rekomendasi ini dapat dikenai sanksi kode etik maupun tindak pidana pemilu.
Sebagai upaya menjaga integritas demokrasi, Bawaslu mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya PSU agar berlangsung jujur dan adil. (M-009)
- Editor: Daton
