JAKARTA,MENITINI.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah digelontorkan hingga Rp 502,4 triliun saat ini dinikmati paling banyak oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sehingga ini akan membuat kesenjangan melebar.
Dari kuota Solar 15,1 juta kilo liter atau setara Rp 149 triliun yang disediakan, kata Sri Mulyani, 89% dinikmati dunia usaha dan hanya 11% dinikmati oleh kelompok rumah tangga. Dari kelompok rumah tangga tersebut, 95% di antaranya adalah kelompok rumah tangga atau masyarakat kelas menengah ke atas.
“Yang dikonsumsi rumah tangga hanya 0,1 juta kilo liter yang betul dinikmati oleh mereka yang memang memiliki tingkat ekonomi yang tidak mampu atau 40% masyarakat terbawah dari rumah tangga di Indonesia yang berpendapatan paling bawah,” jelasnya di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022) dikutip CNBC Indonesia.
Begitu juga untuk subsidi Pertalite yang kuotanya mencapai 23,05 juta kilo liter dengan nilai mencapai Rp 93,5 triliun, 80% dinikmati oleh kelompok rumah tangga yang relatif mampu, atau bahkan sangat kaya 60%.
“Jadi hampir Rp 60 triliun dari Rp 93,5 triliun tadi, sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor, dan lain-lain yang mengkonsumsi Pertalite, dia hanya konsumsi 20%-nya,” jelas Sri Mulyani.
Ini artinya dengan ratusan triliun yang sudah disubsidi pemerintah hingga Rp 502,4 triliun yang menikmati adalah kelompok yang paling mampu, karena mereka mengkonsumsi BBM itu, baik itu Pertalite, Solar, serta Pertamax yang masih ada.
Dengan demikian, jika pemerintah terus memberikan subsidi dengan skema subsidi barang maka, kata Sri Mulyani, akan membuat ketimpangan atau kesenjangan semakin melebar.
“Pesannya subsidi ratusan triliun ini jelas sasarannya kelompok yang relatif mampu, ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati,” jelas Sri Mulyani.
Kendati demikian, Sri Mulyani bilang, subsidi tidak akan dicabut, namun perlu disesuaikan untuk dipertimbangkan dalam rangka untuk memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat.
Sumber: CNBC Indonesia
