AMBON,MENITINI.COM-Sebuah pemandangan birokrasi yang tak patut dicontohi, terjadi di Maluku. Sebagian besar desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga kini belum memiliki kades definitif. Begitu juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didaerah itu, masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena meminta Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas (MK) untuk segera mendefinitifkan 189 Kepala Desa (Kades) dan Kepala Dinas (Kadis) yang masih berstatus penjabat.
Hal itu perlu segera dilakukan, mengingat masyarakat SBT sangat membutuhkan pelayanan publik yang lebih maksimal, baik dalam bentuk pelayanan pemerintan desa maupun birokrasi di OPD masing-masing.
“Jadi pengawasan Komisi I di SBT, ditemukan ratusan desa yang belum memiki Kades definitif, karena Pemda setempat, belum melakuka pemilihan kades (Pilkades) baik yang statusnya Negeri dan khusus Desa administratif masih dijabat ASN yang notabene guru dan PNS, sehingga tentu sangat berdampak terhadap kerja pelayanan publik,”tegas Kolatlena, pada awak media, Selasa (5/4/2022).
