BADUNG,MENITINI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung mempercepat penanganan persoalan sampah di kawasan Kuta melalui penguatan program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS). Upaya ini ditandai dengan penyerahan 15 ribu unit bag composter kepada masyarakat serta koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Kuta, Selasa (28/4), melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah kecamatan, lurah se-Kuta, desa adat, hingga pelaku usaha dan masyarakat. Langkah ini diambil untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dari hulu guna mengurangi beban di hilir.
Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara sepihak oleh pemerintah. Ia menyinggung kondisi pasca penutupan TPA Suwung yang menuntut kolaborasi semua pihak.
“Kita semua memahami kondisi setelah penutupan TPA Suwung. Ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi penyelesaiannya harus dilakukan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan pengelolaan harus dimulai dari sumbernya. Jika hanya berfokus di hilir, maka persoalan sampah hanya akan berpindah tanpa solusi yang nyata. Terlebih, Kuta sebagai destinasi wisata utama dinilai sangat rentan terhadap dampak citra akibat persoalan lingkungan.
“Jika kita hanya fokus di hilir, yang terjadi hanyalah memindahkan masalah. Sampah yang tidak dipilah akan terus menumpuk dan membebani sistem, dan ini akan berdampak langsung terhadap sektor pariwisata karena Kuta adalah wajah Bali,” kata Wabup.
Ia juga menyebutkan sejumlah langkah yang tengah disiapkan pemerintah, seperti distribusi komposter ke rumah tangga, penguatan pengawasan, hingga penerapan skema reward and punishment. Selain itu, pemerintah mulai menyiapkan teknologi pengolahan seperti RDF (Refuse Derived Fuel) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, sembari menunggu operasional fasilitas PSEL.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah. Ia menilai pola lama pengelolaan sampah sudah tidak relevan.
“Persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Sehebat apa pun pemerintah daerah, tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri. Pola ‘timbul–buang–angkut’ sudah tidak relevan. Harus dimulai dari rumah tangga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak persoalan sampah tidak hanya dirasakan pada lingkungan, tetapi juga terhadap sektor ekonomi, khususnya pariwisata.
“Ketika isu sampah menjadi sorotan hingga tingkat internasional, dampaknya langsung terasa pada pariwisata dan pendapatan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Made Agus Aryawan mengungkapkan bahwa tekanan sampah di Kecamatan Kuta tergolong tinggi. Dari total timbulan sampah di Badung sekitar 876 ton per hari, Kuta menyumbang sekitar 145 ton, dengan tingkat pemilahan baru mencapai 34 persen.
Ia juga mengungkapkan adanya penumpukan di TPST Mengwitani yang telah mencapai sekitar 1.000 ton dalam waktu kurang dari satu bulan. Keterbatasan kapasitas pengolahan menjadi salah satu kendala utama.
“Sampah organik masuk sekitar 50 ton per hari, yang dapat diolah hanya 20 ton. Sampah campuran mencapai 110 ton, sementara yang tertangani sekitar 40 ton,” jelasnya.
Selain kendala teknis, persoalan perilaku masyarakat juga menjadi tantangan. Sampah liar masih ditemukan di sejumlah titik, bahkan diduga sebagian berasal dari sektor usaha yang belum mengelola sampahnya secara mandiri.
“Paradigma ‘ambil–angkut–buang’ harus segera diubah menjadi ‘ambil–angkut–olah’,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap sektor usaha, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka), serta mendorong penggunaan teknologi pengolahan mandiri. Selain itu, skema pengambilalihan layanan pengangkutan sampah juga disiapkan guna mengantisipasi berkurangnya peran jasa swasta. (M-011)
- Editor: Daton
