DENPASAR, MENITINI.COM – Berhembus kabar Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali untuk mengkudeta sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudoyono (AHY).
Rencana KLB itu buntut dari pemecatan sejumlah kader senior partai Demokrat, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syotwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie. Pemecatan mereka karena dinilai sebagai aktor dibalik upaya kudeta partai Demokrat.
Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta menegaskan, rencana KLB itu ilegal. Partai Demokrat Bali dengan tegas menolak KLB. Mudarta mengimbau pemerintah daerah, kepolisian serta pihak berwenang tak memberi izin.
Menurut dia, rencana KLB itu tak akan memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat penyelenggaraan KLB sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan Negara (Kementerian Hukum dan HAM melalui SK No. M.HH-09.AH.11.01 tanggal 18 Mei 2020.
“Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam, izinkan kami bergerak menegakkan swadharma kami kepada Partai Demokrat. Mari bersama kita jaga kesucian dan kedamaian Pulau Bali dari perbuatan yang bertentangan dengan dharma,” tegas Mudarta.
Dia memastikan Demokrat Bali loyal kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY. Dirinya bersama 9 Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten/Kota se-Bali pada 29 Januari lalu sudah membuat surat pernyataan kesetiaan dan Kebulatan Tekad kepada AHY. “Tidak ada ikutan, kami kompak. Ketua DPC semua solid yang memiliki hak suara. Yang teriak-teriak ini sudah tidak aktif di partai dan tidak memiliki hak suara,” tegas Mudarta.
Lebih lanjut ia mengatakan, munculnya isu KLB ini merupakan gerakan yang sengaja mengganggu kehormatan partai Demokrat, dilakukan orang yang sudah dipecat. “Orang yang sudah dipecat ini tidak boleh menggunakan simbol partai. “Kami sepakat menolak penyelenggaraan KLB tersebut karena melanggar konstitusi partai dan negara,” tegas Mudarta. son/poll
