BADUNG, MENITINI.COM– Untuk menghindari dampak luas pasca keributan di Desa Bualu yang dipicu oleh oknum dan sekelompok orang, Camat Kuta Selatan melaksanakan Rakor Ketentraman dan Ketertiban Umum dan pengendalian penduduk Non Permanen di Kecamatan Kuta Selatan pada Senin (14/10/2024).
Rapat tersebut melibatkan TNI, Polri, Desa, Kelurahan, Desa Adat, Pol PP, Linmas, Bakamda dan FKUB sebagai langkah penguatan pengendalian penduduk secara terukur, pemetaan wilayah dan mitigasi masalah.
Melalui rakor tersebut nantinya akan dilakukan pendekatan secara peronal dan spiritual, maupun penjangkauan kantong-kantong penduduk non permanen.
Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta menerangkan, rakor tersebut dilaksanakan sebagai upaya mencegah agar jangan sampai ada lagi keributan yang dilakukan oleh oknum seperti yang terjadi di Desa Bualu belum lama ini dan berdampak luas.
“Pengendalian secara terukur sudah kita lakukan, termasuk pemetaan dan mitigasi. Jadi ini adalah langkah penguatan melalui pendekatan personal dan pemahaman potensi gangguan kamtibmas,” ucapnya (16/10/2024) di Pura Uluwatu.
Wilayah Kuta selatan kawasan wisata yang terdiri dari hotel, restoran dan dan industri pariwisata lainnya.
Karena kawasan wisata memang berpotensi terjadi gesekan, sebab Kuta Selatan merupakan wilayah terbuka dan kawasan pariwisata.
“Daerah kita merupakan daerah terbuka dan kawasan destinasi pariwisata. Kadang mereka datang dari luar dan berwisata ke Kuta Selatan, kemudian mereka balik kumpul di rumah teman. Mereka melakukan hal tidak tepat maka timbul masalah. Nah dengan rakor ini ke depan kita harapkan jangan ada lagi keributan sehingga mengganggu kenyamana orang berwisata di Kuta Selatan,” paparnya.
Akibat ulah oknum tersebut, camat mengakui banyak juga pekerja dari luar (non permanen) sudah lama di Kuta Selatan juga merasakan imbasnya.
Melalui rakor itu, nantinya akan dilakukan maping agar potensi kejadian yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi dan bisa dilakukan pengendalian.
Lokasi-lokasi kantong pekerja agar dapat dijangkau dan dilakukan pendekatan secara personal maupun spiritual. Setelah rapat, akan ada beberapa jadwal ke tempat yang tidak terjangkau.
Pihak FKUB juga menyampaikan dari 1000 orang, setelah dicari datanya justru yang bersangkutan tidak ada di situ, mereka juga tidak aktif di kegiatan kerohanian.
“Nanti akan dilakukan semacam zona komunikasi, koordinasi, pendekatan secara personal di beberapa tempat. Apakah langsung ditempat bekerja atau tempat lain,” imbuhnya. (M-003)
