Program lainnya, penganggaran untuk belanja pegawai, seperti penyediaan tenaga ahli atau tenaga pendukung dan saksi ahli dan fakta dalam perkara perdata dan pidana terkait penyiaran. Program kedelapan penguatan SDM penyiaran digital di daerah perbatasan dan 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) di Maluku.
Bahkan ada juga program untuk penguatan kapasitas Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPRD Provinsi dan kabupaten yang ada wilayah 3T. Program peningkatan dan penguatan kapasitas KPID Maluku dan tenaga pendukung.
Selain itu, program rangkaian hari penyiaran nasional 1 April 2022, Rakor penyiaran Workshop penyiaran 2022 di Kabupaten MBD dan program rakor terpadu bersama mitra terkait. Bukan hanya program kerja yang disampaikan, tetapi ada hal-hal yang juga menjadi kendala KPID dalam bekerja, antara lain, belum tersedianya bangunan kantor yang layak, belum tersedianya alat pemantauan yang dapat menjangkau 11 kabupayen/kota dan belum tersedianya tenaga pemantau disetiap kabupaten/kota, jelasnya. (M-009)
