DENPASAR,MENITINI.COM-Di balik ketegasannya dalam menegakkan hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Dr. Ketut Sumedana, memiliki pemikiran yang humanis. Prinsip yang diusungnya, “Hukum Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah,” menjadi pijakan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat kecil. Gagasan ini diwujudkan melalui program Penghentian Penuntutan dengan Restorative Justice (RJ) bagi masyarakat kurang mampu serta inisiatif “Bale” sebagai tempat penyelesaian masalah di desa.
Berkat kontribusinya, Dr. Ketut Sumedana meraih penghargaan “Best Leadership in Justice” dari CNN Indonesia Award 2024. Di tahun 2025, ia kembali dianugerahi penghargaan “Figur Akselerator Pembangunan” kategori tokoh pendorong keadilan restoratif oleh Detik Bali Award. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan, “Hukum harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Keadilan masyarakat lebih penting dari sekadar kepastian hukum, karena hukum yang adil adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat.”
Rekam Jejak dan Popularitas di Kejaksaan
Sosok kelahiran Buleleng ini berhasil membawa wajah Kejaksaan menjadi yang paling populer pada 2022-2023 versi iNews Award. Kiprahnya sebagai komunikator ulung juga diakui melalui penghargaan “Humas Berpengaruh di Indonesia” dari PR Indonesia (2022-2023) serta sebagai salah satu dari “50 PR Terpopuler” oleh The Icomics (2023-2024).
Saat menjabat sebagai Kapuspenkum Kejaksaan Agung, ia mengoptimalkan digitalisasi dan teknologi informasi sebagai alat publikasi. Upaya ini menjadikan Kejaksaan RI lebih dipercaya masyarakat, dengan lebih dari 30 penghargaan diraih dalam 2 tahun 6 bulan masa jabatannya. Bahkan, ia menjadi Kapuspenkum terlama dengan rekor merangkap jabatan sebagai Kajati Bali dan Kapuspenkum selama 6 bulan.
Dedikasi terhadap Media dan Keberanian dalam Penegakan Hukum
Ketut Sumedana juga dikenal sebagai pemimpin yang membuka ruang bagi media dan jurnalis. “Pak Jaksa Agung memberikan ruang seluas-luasnya bagi saya dan media. Sehebat apa pun kinerja seseorang, tanpa publikasi yang baik, masyarakat tidak akan tahu apa yang telah dikerjakan,” ujarnya mengutip pesan Jaksa Agung ST Burhanudin.
Dalam tugasnya, ia sering memimpin Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai wilayah. Beberapa kasus besar yang ditanganinya antara lain OTT terhadap anggota dewan di Gianyar yang menyalahgunakan dana hibah, anggota dewan di Mataram yang menyelewengkan dana pembangunan pasca-gempa, serta OTT terhadap seorang bendesa di Badung dan kepala dinas perizinan di Buleleng. “Saya diajarkan untuk berani mengambil keputusan, karena keputusan yang tepat dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.
Cinta Akademisi dan Hukum Berkeadilan
Meski berkarier di bidang hukum, Ketut Sumedana memiliki cita-cita sebagai pendidik. Ia aktif dalam dunia akademik, sering memberikan kuliah umum, diskusi kelompok terarah (FGD), seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya di berbagai kampus. “Saya sangat menikmati berada di tengah lingkungan akademis. Kekurangan kita saat ini adalah rendahnya minat baca dan literasi, yang membuat kita tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya,” ungkapnya.
Baginya, dunia akademisi dan praktik hukum tidak bisa dipisahkan. “Teori dan asas hukum sering kali lahir dari praktik penegakan hukum atau hasil penelitian. Tujuannya adalah menciptakan hukum yang adaptif, praktis, mudah diakses, dan tidak membebani masyarakat,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa di era modern dan globalisasi, penegakan hukum harus humanis dan menguntungkan semua pihak, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menghormati kearifan lokal. “Hukum harus bermanfaat dan berkeadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
