Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa harus ada penggalangan dan penguatan usaha daerah dan UMK dalam belanja Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melalui serangkaian inisiatif, koordinasi, kebijakan, rakor, dan lain sebagainya. Pemerintah Pusat menyusun penyederhanaan administrasi pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan bagi UMK melalui Belanja Pengadaan sehingga proses belanja UMK semakin mudah efisien.
“Business Matching merupakan tindak lanjut pemanfaatan Produk Dalam Negeri oleh Instansi Pemerintah sehingga pelaku industry, UKM, IKM dan artisan mendapatkan jaminan pasar khususnya untuk Pemerintah Pusat, Daerah dan BUMN,” ujarnya. M-006
