“Setiap data yang telah diverifikasi oleh Bupati, oleh wali kota, dan BNPB, segera akan kami tindak lanjuti dengan proses pencairan untuk santunan korban meninggal tersebut,” katanya.
Tidak hanya fokus pada tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema bantuan pascabencana. Di antaranya bantuan tunai Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap, tambahan bantuan lauk-pauk Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi pascabencana sebesar Rp5 juta per keluarga sesuai hasil asesmen.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa distribusi logistik dalam sebulan terakhir telah mencapai 1.526 ton dengan tingkat penyaluran 97 persen.
Ia menjelaskan, di Posko Iskandar Muda, Aceh, distribusi logistik mencapai 80,93 persen. Di Sumatra Utara, distribusi di Posko Silangit mencapai 98,2 persen dan Posko Kualanamu 72,4 persen. Sementara di Sumatra Barat, distribusi logistik telah mencapai 93,5 persen.
“SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2×24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80 persen,” tegas Abdul Muhari.
Terkait dana tunggu hunian, BNPB mencatat sebanyak 16.264 kepala keluarga telah terdata secara by name by address dan tervalidasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Bantuan sebesar Rp600 ribu per KK per bulan akan disalurkan melalui mekanisme jemput bola oleh bank-bank Himbara.
“Pencairan 600 ribu per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antre di bank,” jelas Abdul Muhari.
Ia menambahkan, rekening penerima telah dibuka dan penyaluran tahap pertama akan segera dilakukan, sementara proses pendataan untuk tahap berikutnya terus berjalan.*
- Editor: Daton
