JAKARTA,MENITINI.COM – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional menyusul meningkatnya risiko karhutla akibat proyeksi musim kemarau panjang serta potensi fenomena El Nino tahun ini.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengendalian karhutla harus mengedepankan pencegahan yang terstruktur dan terpadu. Ia menekankan pentingnya respons cepat tanpa kompromi karena persoalan ini berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa,” ujar Hanif dalam Apel Siaga Pengendalian Karhutla 2026.
Data KLH/BPLH mencatat lonjakan signifikan kejadian karhutla sejak awal 2026. Jumlah titik panas mencapai 3.609 atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, luas area terdampak kebakaran hingga Februari 2026 menembus lebih dari 32 ribu hektare, dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi yang paling terdampak.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan 2026 dibentuk dengan struktur yang mencakup tim pendamping, sekretariat, dan klarifikasi. Satgas ini bertugas memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta memastikan langkah pencegahan dan penanganan berjalan efektif hingga tingkat lapangan.
Salah satu fokus utama adalah penguatan early fire response melalui aktivasi posko pengendalian karhutla di daerah rawan hingga tingkat desa. Selain itu, peningkatan kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan pemerintah daerah dan pelaku usaha juga menjadi prioritas.
KLH/BPLH turut mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, khususnya di lahan gambut. Upaya tersebut meliputi perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung. Program ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, serta aparat TNI dan Polri.
Sementara itu, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang, dengan indikasi El Nino lemah hingga moderat. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat.
Hanif menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran.
Melalui pembentukan Satgas ini, KLH/BPLH berharap langkah pencegahan dapat dilakukan lebih sistematis dan respons terhadap kebakaran menjadi lebih cepat, sehingga dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian nasional dapat diminimalkan. (M-011)
- Editor: Daton
