DENPASAR,MENITINI.COM-Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengecek gelar pasukan TNI Polri di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali Senin (7/11/2022).
Di depan para Pejabat Utama Mabes Polri dan Mabes TNI, Forkopimda Provinsi Bali serta Personel Polri yang terlibat Operasi Puri Agung 2022, Kapolri menekankan bahwa apel gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022 yang di mulai tanggal 8 hingga 17 November dilakukan secara serentak di Polda Bali, Polda Jatim, dan Polda NTB.
Operasi melibatkan 9700 personel dan 3669 pasukan cadangan yang ada di Mako Brimob Polri dan 11 Satuan Brimobda Bali dengan dukungan teknologi yang terintegrasi melalui Command Center.
Gelar pasukan merupakan pengecekan akhir terkait kesiapan pelaksanaan pengamanan KTT G20. Khususnya dari aspek personel, maupun sarana-prasarana, beserta keterlibatan unsur terkait, seperti TNI, Pemerintah Daerah, BPBD, dan Mitra Kamtibmas.
“Presidency G20 Indonesia membawa harapan di tengah ketidakpastian global yang dihadapi seluruh dunia. Disrupsi teknologi informasi, pandemic Covid-19, dan Perang Rusia-Ukraina menyebabkan seluruh negara berada dalam situasi sulit,” ujarnya.
“Maka, melalui tema Recover Together, Recover Stronger, diharapkan Presidency G20 ini dapat memberikan solusi perdamaian dan pemulihan dunia yang lebih inklusif,” ujarnya.
Kapolri mengatakan bahwa dalam operasi ini terdapat pembatasan Komando dan pengendalian pada masing-masing ring pengamanan. Dimana, Paspampres bertanggung jawab pada ring 1, TNI bertanggung jawab pada ring 2 dan Polri bertanggung Jawab pada ring 3.
“Khusus ring tiga adalah lapisan terluar yang berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Polri dituntut untuk menampilkan sosok pengamanan yang humanis, ramah namun tegas sehingga mampu mereduksi potensi ancaman yang memgganggu jalannya KTT G20,” terangnya.
Jenderal bintang empat itu mengatakan perhelatan Presidensi G20 bukan saja mengacu pada orientasi kepentingan anggota G20. Tapi untuk kepentingan semua pihak dan termasuk negara-negara berkembang, pulau-pulau kecil, dan kelompok rentan. (M-011)
