AMBON, MENITINI.COM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H.,S.I.K., M.Si menyebut angka konflik sosial di wilayah Maluku mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) semakin kondusif.
Menurut Kapolda, berdasarkan data dari Polda Maluku, jumlah konflik sosial di wilayah Maluku pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 96 kasus. Jumlah itu turun dari tahun 2024 yang mencapai 126 kasus.
Sementara data sepanjang Januari-Juni 2026, jumlah konflik sosial yang tercatat hanya sebanyak enam kejadian.
“Pada tahun 2024, tercatat 126 kejadian konflik sosial. Tahun 2025, turun menjadi 96 kejadian dan dari Januari sampai Juni 2026, tercatat hanya enam kejadian. Ini merupakan capaian yang patut kita syukuri bersama,” kata Kapolda dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Dikatakan, keberhasilan menjaga situasi Maluku yang aman dan kondusif tersebut merupakan upaya semua pihak baik pemerintah daerah, tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat termasuk insan pers, dan seluruh komponen masyarakat yang terus menjaga semangat persaudaraan dan kebersamaan di Maluku.
Ia menegaskan bahwa masalah keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Kepolisian, melainkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ruang sosial yang aman, damai, dan harmonis.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Polisi hanya menjadi penggerak dan fasilitator, sedangkan keberhasilan menjaga perdamaian lahir dari kesadaran seluruh masyarakat,” sebut Kapolda.
Secara khusus Kapolda memberikan apresiasi kepada insan pers yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga kondusivitas daerah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Di tengah derasnya arus informasi digital, menurut dia, media arus utama dinilai memiliki posisi strategis sebagai penjaga kualitas informasi publik sekaligus benteng terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk disinformasi yang dapat memicu keresahan sosial.
“Media mainstream adalah benteng informasi yang sehat. Setiap berita yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi rekan-rekan pers selama ini,” katanya.
Kapolda juga mengungkapkan, tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas sosial saat ini tidak hanya berasal dari konflik fisik di lapangan, tetapi juga dari penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial yang dapat memecah persatuan masyarakat.
Oleh karena itu, Kapolda mengajak seluruh insan pers untuk terus menjadi mitra strategis dalam membangun literasi digital masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
“Kita harus membangun kemampuan masyarakat untuk memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong. Literasi digital menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini,” ujarnya.
Selain penguatan literasi digital, Kapolda juga menekankan pentingnya investasi jangka panjang melalui pembinaan generasi muda.
Menurutnya, sebagian besar Generasi Z di Maluku tidak mengalami secara langsung konflik sosial yang pernah terjadi pada akhir dekade 1990-an, sehingga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
“Kami ingin menanamkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kesadaran hukum sejak dini. Harapannya ketika mereka menjadi pemimpin di masa depan, mereka memiliki komitmen menjaga Maluku tetap damai dan harmonis,” pungkasnya.
Kapolda menekankan, pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam menjaga kedamaian. Media diharapkan mampu menyajikan informasi yang edukatif, menangkal hoaks, serta tidak memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
“Pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penjaga stabilitas sosial. Peran ini sangat penting dalam mencegah penyebaran disinformasi yang bisa memicu konflik,” tegasnya.
Selain itu, Polda Maluku terus memperkuat pendekatan berbasis kearifan lokal, tokoh agama, serta tokoh adat guna meredam potensi konflik sejak dini. Sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga Maluku tetap aman dan damai.
Kapolda pun mengajak seluruh elemen, khususnya insan pers, untuk terus menjaga komitmen bersama dalam merawat kerukunan dan persatuan di Bumi Raja-Raja. (M-009).
Lampiran Foto : Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H.,
S.I.K., M.Si.
S.I.K., M.Si.
