Kamis, 18 Juli, 2024

Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum. (Foto: M-009)

AMBON,MENITINI.COM–Tahapan kampanye Pemilihan Umum secara serentak tahun 2024 sudah dimulai. Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif mengimbau kepada semua warga masyarakat dan semua pihak terkait agar tetap menjaga stabilitas kantikmas pada tahapan kampanye hingga akhir, sehingga dapat berjalan aman, sejuk dan damai.

Kapolda juga mengarahkan Kapolres maupun Kapolresta dan jajarannya agar berkoordinasi dengan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kepada para Kapolres dan Kapolresta agar dapat berkoordinasi dengan KPU di setiap wilayah untuk membuat skema dan jadwal kegiatan kampanye dengan baik,” kata Kapolda Maluku, Selasa (28/11/2023).

Dikatakan, pengaturan skema maupun jadwal kampanye penting diperhatikan. Ini harus dilakukan sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan antar peserta atau tumpang tindihnya kegiatan kampanye, ingat Kapolda. 

BACA JUGA:  Gugatan Pilpres Anies-Muhaimin Ditolak MK

Polri, akan melakukan mapping dan monitoring situasi. Bahkan, pihaknya akan mengingatkan KPU yang tidak proaktif, dan antisipatif terhadap pengaturan kegiatan kampanye sesuai aturan, ujar dua bintang di pundak itu. 

“Pengaturan kampanye harus jelas sehingga tidak menimbulkan potensi konflik di lapangan,” sebutnya.

Polri, lanjut Kapolda, akan terus bekerja sama dengan TNI, penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk menjaga situasi agar tetap aman dan damai.

“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang semakin kondusif di Maluku, agar tahapan kampanye bisa berjalan damai dan sejuk,” imbuhnya.

Kapolda juga berharap agar kampanye dilakukan dengan cara-cara yang santun dan sejuk, serta memberikan pembelajaran yang positif agar dapat mencerdaskan masyarakat sehingga keamanan dan kedamaian tetap terjaga dan tetap terpelihara di bumi Maluku yang kita cintai. (M-009)

  • Editor: Daton
BACA JUGA:  Gunakan Dana Kampanye dari Narkoba, Polri Dalami TPPU Caleg DPRK Aceh