Jumat, 6 Desember, 2024

I Nengah Senantara Soroti Pentingnya Bendungan Sidan Segera Rampung

Anggota Komisi VI DPR I Nengah Senantara saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11/2024). Foto: Parlementaria/Saum/vel)

GIANYAR,MENITINI.COM-Anggota Komisi VI DPR I Nengah Senantara menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Sidan untuk mengatasi krisis air di Bali.

Dirinya berharap Bendungan Sidan, yang dijadwalkan selesai pada akhir bulan November 2024, bisa segera beroperasi demi memenuhi kebutuhan air baku di Bali. Hal itu mengingat kondisi sejumlah daerah tengah mengalami kesulitan pasokan air.

Demikian hal ini ia sampaikan saat ditemui oleh Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11/2024). Sebab itu, ia mempertanyakan kesiapan PT Brantas Abipraya guna memastikan Bendungan Sidan bisa beroperasi tepat waktu.

“Dalam rapat tadi, kami juga mempertanyakan itu, kesiapan Bendungan Sidan apakah bisa beroperasi ‘on schedule’, yang dijadwalkan pada 2024 pas sudah selesai. Tentu, manfaat yang kita harapkan, Bali kita pahami sekarang, kan lagi ada kesulitan air,” terang Senantara.

BACA JUGA:  Ketua DPRD Badung Minta Pemerintah Berinovasi Kurangi Kesemrawutan Kabel

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan kebutuhan air di Bali semakin mendesak, lantaran memiliki ribuan properti komersial seperti hotel, vila, dan restoran yang bergantung pada pasokan air yang stabil. Selama ini, ungkapnya, banyak properti yang terpaksa menggunakan PDAM yang tidak stabil.

Sedangkan, jika mengunakan air bawah tanah sulit lantaran perizinan penggunaan air bawah tanah tidak mudah diperoleh karena kini telah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Isu ini, menurutnya, menambah tantangan dalam upaya memenuhi kebutuhan pasokan air di Bali.

“Kita berharap dengan adanya Bendungan Sidan ini, bisa mengatasi kebutuhan air untuk properti di Bali. Sekarang properti yang ada di Bali dipaksakan untuk menggunakan air PDAM, sementara PDAM sering tidak stabil. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada banyak masalah bagi properti-properti kita,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Syafruddin: Komisi XII Komitmen Investigasi Isu Pelanggaran Lingkungan oleh PT IWIP

Ia mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah menjalin kolaborasi yang efektif guna memastikan penyelesaian bendungan tepat waktu sekaligus manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat Bali. Baginya, ketepatan waktu dan implementasi sistem pengolahan air yang efektif bisa menekan krisis air sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, yang mana juga sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya air.

“Harapan kita, terutama untuk pengusaha properti dan masyarakat, ini benar-benar bisa terjawab dan tidak lagi ada kesulitan air,” tandas legislator daerah pemilihan Bali itu. (Sumber: Parlementaria)

  • Editor: Daton