DENPASAR,MENITINI.COM – Pemerintah Kota Denpasar kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-39 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Dengan hasil tersebut, Kota Denpasar kembali mempertahankan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemberian opini didasarkan pada sejumlah indikator, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.
Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang selama ini diberikan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Denpasar serta DPRD Kota Denpasar yang telah mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik.
Menurut Jaya Negara, raihan opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan. Ia menegaskan bahwa Pemkot Denpasar siap mendukung seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Hal ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan. Ini penting sekali dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Denpasar,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi berbagai rekomendasi yang diberikan BPK RI kepada pemerintah daerah di Bali. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap pembangunan daerah maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Koster.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya beserta jajaran pimpinan DPRD Provinsi Bali, Gubernur Bali I Wayan Koster, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, anggota DPD RI perwakilan Bali, unsur Forkopimda Provinsi Bali, anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, para kepala OPD Provinsi Bali, bupati dan wali kota se-Bali, ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, serta undangan lainnya. (M-011)
- Editor: Daton
