DENPASAR,MENITINI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Badung.
Opini WTP itu diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-39 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon, Senin (8/6).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, bersama Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti.
Dalam sambutannya, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemberian opini BPK didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel. Dan dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung serta DPRD Badung yang telah mendukung pengelolaan keuangan daerah.
“Astungkara ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan termasuk didalamnya aset ini. Ini penting sekali, dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami juga untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi rekomendasi yang diberikan BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin. Sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap pembangunan daerah, maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Koster.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD Provinsi Bali, anggota DPD RI perwakilan Bali, Forkopimda Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, para kepala OPD, bupati dan wali kota se-Bali, serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali. (M-011)
- Editor: Daton
