Reformasi Birokrasi, Ini Tiga Prioritas Menpan RB Azwar Anas

Abdullah Azwar Anas
Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ioto: Antara)

JAKARTA,MENITINI.COM-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memiliki tiga prioritas dalam reformasi birokrasi. Ketiganya bisa memberikan dampak langsung bagi publik.

“Kita kuatkan lagi bahwa ini bukan administrasi pelaporan. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang harus bisa dirasakan,” kata Mantan Bupati Banyuwangi itu, Jumat (9/9/2022), seperti dikutip Republika.co.id.

Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.

Kemenpan-RB bertugas menjabarkan arahan dan program yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program yang dicanangkan butuh integrasi dan bekerja secara kolektif untuk menyelesaikan suatu masalah katanya.

Misalnya, penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting adalah prioritas Presiden Jokowi. Birokrasi yang cepat dan sensitif terhadap masalah sosial, bisa membantu menyelesaikan masalah itu dengan tepat.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh

“Sederhana saja, misalnya kalau semua guru, semua ASN, mengampu satu orang stunting, ini bisa selesai,” kata Anas.

Prioritas kedua adalah reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan nonperizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit.

Di sisi lain, ujar Dia, Kemenpan-RB juga akan memastikan setiap ASN memiliki sasaran kinerja yang jelas. Masing-masing ASN harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan oleh organisasinya.

“Sebagian tidak tahu mau mengerjakan apa dan apa targetnya. Tugas kita mendorong semua pihak agar ASN tahu mengerjakan apa,” ujar eks Bupati Banyuwangi dua periode ini.

Prioritas ketiga adalah reformasi administrasi pemerintah yang beradaptasi dengan iklim digital. Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan.

BACA JUGA:  Ka BNPB Letjen Doni Bertolak Flores, Pantau Banjir Flotim-Lembata

Ia melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya Kabupaten Banyuwangi. Setiap kepala desa di sana bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas.

Daerah yang sudah menerapkan sistem ini bisa menularkan inovasinya ke daerah lain yang sedang berkembang. “Ke depannya ada Indonesia in your hand. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik,” kata Anas.

Sumber: Republika.co.id