G20 Harus Percepat Transisi Energi dan Aksi Iklim yang Ambisius

Greenpeace menggelar aksi damai kreatif dengan memproyeksikan pesan berbunyi “Saatnya Transisi Energi Berkeadilan” di Pantai Melasti, Bali, pada Senin petang, 14 November 2022.
Greenpeace menggelar aksi damai kreatif dengan memproyeksikan pesan berbunyi “Saatnya Transisi Energi Berkeadilan” di Pantai Melasti, Bali, pada Senin petang, 14 November 2022. (Foto: ist)

BADUNG,MENITINI.COM-Menjelang pertemuan G20, Greenpeace menggelar aksi damai kreatif dengan memproyeksikan pesan berbunyi “Saatnya Transisi Energi Berkeadilan” di Pantai Melasti, Bali, pada Senin petang (14/11/2022).

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Greenpeace mengatakan pesan tersebut ditujukan kepada pemimpin sejumlah negara yang sedang berkumpul di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, agar mereka mengambil komitmen yang nyata dan ambisius dalam merespons krisis iklim.

KTT G20 membahas tiga isu utama, salah satu diantaranya transisi energi. Kemungkinan besar, KTT G20 akan menyepakati skema kemitraan pembiayaan transisi energi di Indonesia, yang sebagian besar akan digunakan untuk mempensiunkan dini PLTU batubara.

Indonesia yang memegang presidensi G20 masih setengah hati dalam melakukan transisi energi. Dalam Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia masih akan menggunakan batubara, paralel dengan phase out secara bertahap hingga tahun 2056.

BACA JUGA:  Gakkum KLHK Jerat Pelaku Perusakan Lingkungan dan Kawasan Hutan Produksi di Kab. Karawang dengan Pidana Berlapis

Di sisi lain, pembangunan PLTU baru sebesar 13.8 GW–atau sekitar 42 persen dari kapasitas PLTU terpasang–masih akan terus berlangsung. Kebijakan ini kontradiktif dengan kebutuhan akselerasi transisi energi untuk menghentikan krisis iklim dengan mencegah kenaikan suhu global melampaui 1,5 derajat Celcius–sesuai isi Perjanjian Paris.

Sudah saatnya negara-negara di dunia segera meninggalkan energi fosil dan mempercepat transisi energi untuk menghentikan krisis iklim. Panel ilmiah PBB untuk perubahan iklim (IPCC) menegaskan bahwa setidaknya dunia harus menutup 80% PLTU batubara pada 2030, serta meninggalkan batubara secara total di 2040 jika tak ingin terjebak krisis iklim.

“Transisi energi merupakan hal yang pasti saat ini, negara-negara di seluruh dunia akan bergerak ke arah tersebut, termasuk Indonesia. Namun, perlu digarisbawahi, kita harus mempercepat transisi tersebut untuk mencegah dampak krisis iklim yang sudah terlalu besar bagi lingkungan, manusia, dan kesejahteraan. G20 memiliki tanggung jawab untuk itu,” ujar Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia.

BACA JUGA:  Wujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Peluncuran Tagline #GILAsSampah di Pantai Jerman

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan rencananya untuk melakukan pensiun dini 9.2 GW PLTU Batubara dengan bantuan internasional pada tahun 2029, di mana 3.7 GW akan digantikan pembangkit listrik terbarukan. Janji ini disampaikan dalam COP 26 di Glasgow pada 2021, selaras dengan penandatanganan Global Coal to Clean Power Transition Statement yang menyetujui penghentian penggunaan batubara pada 2040.