BADUNG,MENITINI.COM- Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memastikan kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Badung sudah berjalan sejak tahun 2012. Kebijakan ini pertama kali diterapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 89 Tahun 2012 saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah di bawah kepemimpinan Bupati Anak Agung Gde Agung.
“Sejak 2012, pengurangan PBB sudah kami jalankan. Saat itu lahir Peraturan Bupati No. 89 Tahun 2012 yang memberikan pengurangan 100% untuk tanah masyarakat yang masuk kategori jalur hijau atau lahan pertanian yang tidak boleh dibangun,” ujar Bupati Adi Arnawa pada Rapat Pleno Pekaseh dan Kelian Subak Abian se-Badung di Wantilan Jaba Pura Dalem Sedang, Abiansemal, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, aturan tersebut memberikan pengurangan penuh atau Nol PBB bagi tanah masyarakat yang berstatus jalur hijau dan kawasan limitasi. Kebijakan ini kemudian diperluas melalui Perbup No. 24 Tahun 2017 yang dikeluarkan Bupati I Nyoman Giri Prasta, mencakup rumah tinggal dan tanah pertanian dengan syarat terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP).
Adi Arnawa juga menekankan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. “Tidaklah fair apabila di daerah pengembangan pariwisata atau kawasan komersial yang harga tanahnya tinggi tetapi NJOP-nya rendah. Karena itu, penetapan NJOP harus realistis agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan,” tegasnya.