Jumat, 21 Juni, 2024
Presiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tahun 2022 di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 21 Desember 2022.

Presiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tahun 2022 di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 21 Desember 2022. (Foto: Menitini/BPMI Setpres/Muchlis Jr.)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) diprioritaskan pada satu kegiatan yaitu pengelolaan sampah karena hingga saat ini belum ada daerah di Tanah Air yang berhasil dalam masalah itu.

JAKARTA,MENITINI.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) diprioritaskan pada satu kegiatan yaitu pengelolaan sampah karena hingga saat ini belum ada daerah di Tanah Air yang berhasil dalam masalah itu.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tahun 2022 yang digelar di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (21/12/2022).

“Coba saya minta gubernur sudah ada yang beres belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Belum. Ada yang tunjuk jari, besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada, karena saya tahu belum ada,” tutur Presiden.

BACA JUGA:  Tuntaskan Persoalan Sampah, Pemkab Klungkung Jajaki Kerjasama dengan Perusahaan Jepang

Selain pengelolaan sampah, Presiden juga mendorong agar dana yang ada di BPDLH dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan mangrove yang dinilai mampu melakukan reduksi 8 hingga 12 kali lipat dari hutan biasa. “Sudah konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ,” ucap Presiden.

“Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini diecer-ecer ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” ujar Presiden.

Dalam pengelolaan lahan mangrove, Presiden juga meminta agar disiapkan secara matang, mulai dari pembibitan hingga penanamannya. Presiden ingin agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam hal pengelolaan lahan mangrove.

BACA JUGA:  Kunjungi Sekotong, Ibu Negara Iriana Jokowi Pungut Sampah dan Lepas Tukik

“Saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan, konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau ndak, lupakan,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Selain itu, turut hadir pula dalam acara tersebut adalah Duta Besar Norwegia untuk Republik Indonesia Rut Kruger Giverin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono. (M-011)

BACA JUGA:  Indonesia dan Uni Emirat Arab Ground Breaking Pembagunan Pusat Penelitian Mangrove Dunia

Sumber: BPMI Setpres

Editor: Daton