Pariwisata Badung Siap Terima Turis, Begini Penjelasan Bupati Giri Prasta

MANGUPURA, MENITINI.COM Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan Kabupaten Badung siap menerima kunjungan wisatawan, baik dengan tujuan berlibur atau kegiatan pertemuan atau MICE.

Demikian ditegaskan Bupati Giri Prasta seusai menjadi pembicaraan dalam kegiatan Rapat dengan tema Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kuta, belum lama ini.

Dipilihnya Bali, Badung khususnya oleh Sekjen KKP menurut Giri Prasta membuktikan Badung telah siap menerima kunjungan. “Dalam tatanan new normal, dan tatanan budaya pola hidup kami Badung telah siap memberikan keamanan. Dengan melaksanakan semua arahan Gugus Tugas Pusat mengenai covid-19,” kata Giri Prasta. 

Apa yang dilakukan KKP lanjut Giri Prasta sangat luar biasa, ikut mempromosikan baik kepada tamu domestik maupun dunia luar, bahwa Badung sudah siap dan aman untukk dikunjungi. Pihaknya juga mengharapkan semakin banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional yang dilakukan di Bali, untuk mempercepat pemulihan pariwisata di Bali dan Badung khususnya. 

BACA JUGA:  Bupati Giri Prasta ACC Proposal Masyarakat Klungkung Rp 4,6 Miliar, Serahkan Bantuan Pribadi Rp 50 Juta

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar mengatakan KKP sebagai salah satu institusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia merasa perlu berbagi informasi dan kiat dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dengan keberhasilan Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi di tingkat daerah. “Kita jangan malu atau gengsi untuk meniru hal-hal yang baik dari siapapun juga. Jangan memandang ini gubernur atau ini bupati, tapi ilmu tentang keberhasilan Badung yang sudah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi,”katanya.

Bupati Giri Prasta dalam paparannya menyampaikan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

BACA JUGA:  Bupati Badung Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 kepada BPK RI, BPK Harapkan Opini WTP Berkualitas

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. edi/poll

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *