BADUNG,MENITINI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan melalui pengembangan inovasi yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat evaluasi implementasi program Mantap Nak Badung (Manfaat Tambahan Penjaminan Pelayanan Kesehatan) yang digelar di Pusat Pemerintahan Badung, Rabu (29/4/2026).
Rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, mulai dari Inspektur, para asisten, kepala OPD terkait, hingga tim perumus kebijakan.
Program Mantap Nak Badung sendiri dirancang sebagai pelengkap layanan kesehatan yang sudah berjalan sebelumnya, yakni Krama Badung Sehat (KBS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini mengintegrasikan berbagai layanan seperti home care, telemedicine, layanan SIGAP, hingga fasilitas antar-jemput pasien dalam satu sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
Dalam arahannya, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa keberhasilan program tidak diukur dari kecanggihan teknologi, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan akses layanan, khususnya bagi warga di lapisan bawah.
“Yang terpenting sekarang adalah membuktikan bahwa program ini berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai bagus di atas kertas, tetapi tidak terasa di lapangan,” tegasnya. Ia juga mendorong adanya layanan bergerak agar tenaga medis dapat menjangkau masyarakat hingga ke lingkungan terkecil.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kehadiran armada layanan yang mampu merespons cepat kebutuhan warga. “Saya ingin ada armada yang bisa menjangkau masyarakat hingga ke gang-gang. Bayangkan jika masyarakat cukup menelepon dan langsung ditangani dengan cepat, tentu rasa aman akan langsung muncul, itulah yang dibutuhkan,” ujarnya.
Dari hasil evaluasi, tingkat pemanfaatan layanan program ini masih belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Badung yang telah melampaui 500 ribu jiwa. Salah satu penyebab utama adalah belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat.
Untuk itu, Bupati meminta seluruh jajaran, termasuk Puskesmas, pemerintah desa, dan perangkat terkait, agar lebih aktif menyebarluaskan informasi program kepada masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan.
Di akhir rapat, ia juga mengingatkan bahwa inovasi harus didukung kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. “Inovasi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta penyederhanaan sistem layanan agar tidak menyulitkan masyarakat. Ini bukan sekadar program, tetapi bagaimana kita hadir memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Kita harus lebih serius, mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Badung, Made Padma Puspita, menjelaskan bahwa optimalisasi program sempat terkendala karena regulasi teknis dan penyesuaian tarif baru rampung pada akhir 2025.
Ia menambahkan, saat ini seluruh layanan telah terintegrasi dalam aplikasi “Badung Sehat”. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemantauan riwayat kesehatan hingga layanan home care secara mandiri.
Ke depan, Pemkab Badung berkomitmen terus mengembangkan sistem layanan respons cepat guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. (M-011)
- Editor: Daton
