BADUNG,MENITINI.COM – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan seluruh kegiatan komunitas yang digelar di ruang publik wajib mematuhi aturan dan prosedur perizinan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik kegiatan lari komunitas di kawasan Canggu yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
Dalam keterangannya di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Jumat (24/7), Adi Arnawa mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung telah menerima laporan perkembangan penanganan kasus tersebut. Ia juga mengapresiasi langkah cepat jajaran kepolisian bersama Kelian Adat dan Kelian Dinas Canggu yang telah melakukan klarifikasi di lapangan.
“Kami mengapresiasi respons cepat seluruh pihak yang telah melakukan klarifikasi sehingga persoalan ini dapat ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Adi Arnawa.
Bupati menegaskan, Pemkab Badung pada prinsipnya mendukung berbagai kegiatan olahraga komunitas karena dinilai mampu mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkuat citra Badung sebagai destinasi pariwisata yang aktif dan berkualitas.
Namun, menurutnya, apabila sebuah kegiatan telah berkembang menjadi sebuah event yang melibatkan peserta dalam jumlah besar, memiliki unsur komersial, serta menghadirkan hiburan di ruang publik, maka penyelenggara wajib mengantongi seluruh perizinan sesuai ketentuan.
“Prinsipnya sederhana, siapa pun penyelenggaranya, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, seluruh kegiatan yang memenuhi unsur penyelenggaraan event wajib mengikuti prosedur perizinan keramaian sesuai ketentuan. Tidak ada perlakuan yang berbeda,” tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan, Adi Arnawa menginstruksikan agar seluruh kegiatan yang digagas atau melibatkan warga negara asing sebagai penyelenggara utama dikoordinasikan hingga tingkat Kepolisian Resor maupun Kepolisian Daerah. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan WNA memiliki potensi dampak yang lebih luas karena dapat menjangkau komunitas lintas daerah bahkan lintas negara.
Terkait status keimigrasian pihak yang disebut sebagai penanggung jawab kegiatan, Bupati menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Imigrasi. Pemkab Badung, kata dia, akan mendukung penuh setiap proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kantor Imigrasi untuk menindaklanjuti sesuai kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Badung akan mendukung penuh proses tersebut,” ujarnya.
Untuk mencegah polemik serupa terulang, Pemkab Badung juga akan memperkuat mekanisme pengawasan kegiatan di ruang publik. Bupati meminta Dinas Pariwisata Kabupaten Badung bersama Desa Adat dan Desa Dinas Canggu menyusun sistem notifikasi kegiatan yang lebih jelas dan terintegrasi.
Mekanisme tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi penyelenggara sekaligus meminimalkan keluhan masyarakat terkait kebisingan, ketertiban, maupun rasa keadilan dalam pemanfaatan ruang publik.
Adi Arnawa menegaskan, Badung tetap terbuka bagi berbagai kegiatan dan wisatawan dari seluruh dunia. Namun keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap masyarakat lokal, serta penyelenggaraan kegiatan yang tertib.
“Badung tetap terbuka bagi dunia. Namun keterbukaan itu harus berjalan seiring dengan ketertiban, kepatutan, penghormatan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap masyarakat lokal. Itulah prinsip yang akan terus kami pegang dalam membangun Badung sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (M-011)
- Editor: Daton
