Minggu, 14 Juli, 2024

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Mellay. (Foto: M-009)

AMBON,MENITINI.COM – Tujuh orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dicopot  karena diketahui ternyata mereka adalah anggota partai politik. Ketujuh orang itu langsung diberhentikan oleh Panwascam setempat.

Informasi terkait  petugas PTPS terlibat parpol itu terungkap usai ada pengecekan. Ketujuh orang itu tersebar di dua kecamatan besar.

“Bawaslu Maluku Tenggara lakukan pengecekkan untuk pastikan tidak adanya jajaran bawaslu yang terafiliasi parpol. Saat dicek nama satu persatu ternyata muncul nama mereka  di Sipol, mereka terlibat parpol,” ungkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Maluku Stevin Mellay, Kamis (8/2/2024).

Ketujuh orang PTPS itu terpilih dalam proses pendaftaran PTPS tahap pertama pada 22 Januari 2024.

Namun nama ketujuh orang itu ternyata masuk dalam situs sipol.kpu.go.id

Ketujuh orang yang telah diberhentikan itu diantaranya, satu berasal dari Kecamatan Manyeuw, satu di Ohoi Ngilngof, satu di Ohoi Selayar, satu di Ohoi Namar dan satu di Ohoiluk, sebut Mellay.

Sedangkan tiga orang lain berada di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. 

“Setelah diketahui tujuh pengawas TPS tersebut tercantum di sipol, Bawaslu Maluku mengarahkan Bawaslu Malra segera lakukan pergantian. Dan semua sudah dilantik kemarin sebab tidak boleh melebihi tanggal 7 Februari,” ujarnya.

Pengganti tujuh PTPS itu diperoleh dari kelebihan jumlah pendaftar pada tahap pertama.

Mereka yang mendaftar namun tidak lolos kemudian dipanggil kembali untuk dilakukan wawancara ulang.

“Mereka sudah diganti dan dilantik semua kemarin oleh panwascam. Memang ini kasus-kasus yang bisa saja terjadi mendekati proses pemilihan. Namun kami bergerak cepat sesuai arahan Bawaslu RI agar semua proses berjalan lancar,” ucap Mellay.  (M-009)

  • Editor: Daton