Sabtu, 18 Mei, 2024

Wayan Koster. (Foto: M-003)

BADUNG,MENITINI.COM-Gubernur Bali periode 2028-2023, Dr. Wayan Koster didaulat menjadi narasumber dalam kuliah umum di Universitas Dhyana Pura (Undhira), Rabu (24/4/2024). Koster menyampaikan materi tentang “Gen Z Penerus masa Depan Bali: Membangun Peradaban Masa Depan Bali” kegiatan itu sendiri bukan oleh Ketua DPRD Badung I Putu Parwata.

Kuliah yang diikuti oleh ratusan mahasiswa baik secara luring maupun daring itu bergema dukungan untuk Wayan Koster Gubernur Bali 2 periode. Bahkan dukungan untuk wayan koster disuarakan langsung oleh rektor Undhira, Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama.

Menurunya, dalam sesi wawancara, jabatan Wayan Koster dalam satu periode itu belum cukup untuk menuntaskan semua program yang dirancang. Sehingga perlu dukungan untuk melanjutkan ke periode kedua.

BACA JUGA:  Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini, Timnas AMIN Bawa 7 Ahli-12 Saksi

“Satu periode itu tidak cukup. Saya sebagai rektor satu periode juga tidak cukup. Maka dari itu juga berharap Bapak Wayan Koster itu pelayanannya masyarakat dua periode agar bisa tuntas,” kata rektor Undhira.

Menurutnya banyak hal yang harus dibenahi oleh Wayan Koster dan pada periode pertama lanjut Gusti bagus, Ketua DPD PDIP Bali itu telah membuat regulasi untuk menjadi jalan keluar dari permasalah yang ada. 

Seperti masalah kemacetan, alih fungsi lahan hingga masalah sosial lainnya. “Ini perlu pemikiran yang bijaksana, khususnya kepemimpinan Bali.  Saya secara pribadi, saya sarankan mahasiswa dukung pak Koster. Karena visinya, tidak ada provinsi yang memiliki pengembangan dalam seratus tahun, coba cek, mungkin di dunia tidak ada,” ucap Gusti Bagus.

BACA JUGA:  Tujuh Orang PTPS di Malra  Dicopot, Ini Penyebabnya

Sementara itu, Wayan Koster menjawab santai ketika disodorkan pertanyaan perihal persaingan di internal PDIP. Khususnya kemunculan dukungan terhadap Bupati Badung Giri Prasta dalam berbagai baliho, salah satunya yang bertuliskan “giri untuk bali”.

Menurut Koster dukungan oleh masyarakat sah-sah saja. Namun yang jelas perihal rekomendasi sepenuhnya menjadi hak DPP partai. “Tidak apa-apa itu aspirasi masyarakat. (Rekomendasi) diserahkan kepada partai,” kata Koster.