Pemerintah Klarifikasi Isu Tambang Raja Ampat, Menteri ESDM Tampilkan Bukti Visual Kondisi Terkini

Keterangan Pers oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2025 (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

JAKARTA,MENITINI.COM-Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akurasi informasi publik terkait aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan klarifikasi langsung dari Istana Kepresidenan, Selasa (10/6), menyusul beredarnya sejumlah informasi visual di media sosial yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Bahlil mengatakan, dirinya bersama tim telah meninjau langsung Pulau Gag — lokasi tambang PT Gag Nikel — sebelum keputusan pemerintah diambil. Ia memastikan bahwa kondisi lingkungan, termasuk kawasan laut dan area reklamasi tambang, berada dalam keadaan yang terpantau baik.

BACA JUGA:  Prabowo Terima KSAD, Bahas Pembangunan Infrastruktur hingga Pemulihan Pascabencana

“Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati,” ujar Bahlil dalam pernyataannya.

Untuk mendukung keterangannya, Menteri ESDM menampilkan dokumentasi visual terkini dari lokasi tambang. Dalam gambar tersebut tampak laut yang masih jernih serta area tambang yang telah mengalami proses reklamasi. Ia menekankan pentingnya klarifikasi ini agar publik tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.

“Jadi sangatlah mohon maaf, tidak objektif, kalau ada gambar lain yang kurang pas,” tegasnya.

BACA JUGA:  Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang, Tegaskan Indonesia Sedang Bangkit sebagai “Rising Giant”

Menurut Bahlil, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan lingkungan hidup.

“Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar karena kita semua ingin untuk Indonesia baik,” tutupnya.

Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.*

  • Editor: Daton
Iklan

BERITA TERKINI

TEKNO

OLAHRAGA

PERISTIWA

NASIONAL

DAERAH

HUKUM

POLITIK

LINGKUNGAN

Di Balik Foto

BERITA TERKINI

Indeks>>

Scroll to Top