Langkah Serius Pemprov Maluku Bangun Keuangan Inklusif, Nelayan Jadi Prioritas Utama

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, S.sos.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, S.sos.
AMBON, MENITINI.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inovasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 2026.
Program tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, S.sos saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama dewan juri nasional di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa, (28/7/2026).
Vanath menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Melalui program itu, pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.
Selain menghadirkan inovasi di kawasan pesisir, Pemprov Maluku juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi sebagai upaya memberantas praktik rentenir. Program serupa sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan di Kota Tual.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” kata Vanath.
Program pengembangan ekosistem keuangan inklusif tersebut menjadi salah satu arah kebijakan TPAKD Maluku pada 2026, setelah berbagai program tahun sebelumnya mencatat hasil positif.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Menurut Wagub, Kampung Nelayan Merah Putih diproyeksikan menjadi model percontohan nasional. Di kawasan ini, nelayan tidak hanya diberi akses modal, tetapi juga didorong membangun kelembagaan ekonomi yang kuat agar mampu menembus pasar lebih luas tanpa bergantung pada perantara.
Kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, hingga regulator keuangan pun mulai digalang. Tujuannya jelas: memastikan sistem keuangan hadir langsung di tengah masyarakat pesisir, bukan sebaliknya.
Jika berhasil, program ini diyakini akan menjadi game changer bagi ekonomi Maluku.
Tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi berbasis maritim yang selama ini digaungkan pemerintah.
Pemprov Maluku optimistis, dengan ekosistem keuangan yang inklusif dan terintegrasi, Kampung Nelayan Merah Putih bisa menjadi simbol kebangkitan ekonomi pesisir—dari ketergantungan menuju kemandirian. (M-009)
  • Editor: Daton
BACA JUGA:  Deadline Tegas DPRD: Bahtera Nusantara Wajib Beroperasi Pertengahan Agustus 2026
Iklan

BERITA TERKINI

Indeks>>

Scroll to Top