AMBON, MENITINI.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku menegaskan proses penataan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikbud Maluku, Jefikz Berhitu, ST., MT, kepada wartawan, Rabu (29/07/2026) menjelaskan bahwa saat ini terdapat 17 calon kepala sekolah yang telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk memiliki sertifikat Pelatihan Calon Kepala Sekolah (CKS). Karena itu, mereka menjadi prioritas untuk dilantik.
“Yang memenuhi syarat saat ini ada 17 orang. Sembilan orang sudah memperoleh persetujuan teknis dan Surat Keputusan (SK), sementara delapan lainnya masih dalam proses mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Berhitu.
Menurutnya, setelah seluruh proses administrasi terhadap 17 calon kepala sekolah tersebut selesai, Pemerintah Provinsi Maluku baru akan mengusulkan penugasan bagi calon kepala sekolah lainnya yang hingga kini belum memiliki sertifikat CKS.
Ia menjelaskan, langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur bahwa apabila tidak lagi tersedia calon kepala sekolah yang memiliki sertifikat, maka pemerintah daerah dapat mengusulkan guru lain yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah.
“Jadi yang 17 orang ini harus diselesaikan dan dilantik terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memproses calon kepala sekolah lainnya,” sebutnya.
Dikatakan, 17 calon kepala sekolah tersebut berasal dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan lebih dari 190 kepala sekolah dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Setelah pelantikan 17 kepala sekolah definitif, Dikbud Maluku akan melakukan verifikasi ulang terhadap kebutuhan kepala sekolah di seluruh satuan pendidikan.
Proses penugasan kepala sekolah menurut Berhitu tetap harus melalui mekanisme yang berlaku, mulai dari verifikasi administrasi, persetujuan teknis BKN, penerbitan SK Gubernur, hingga pelantikan.
Ia mengakui proses tersebut membutuhkan waktu karena harus disesuaikan dengan sistem administrasi kepegawaian terbaru. Sejumlah data ASN juga harus diperbarui, termasuk data pada MyASN, Dapodik, serta penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama dua tahun terakhir.
“Semua data harus valid dan mutakhir. BKN akan memeriksa kelengkapan administrasi, rekam jejak kinerja, hingga data kepegawaian sebelum memberikan persetujuan teknis,” jelasnya.
Selain itu, terdapat sejumlah kepala sekolah definitif yang telah menjabat lebih dari dua periode. Pemberhentian mereka pun harus lebih dahulu memperoleh persetujuan teknis dari BKN sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Dikbud Maluku memastikan seluruh tahapan dilakukan secara hati-hati agar tidak menyalahi aturan.
“Proses ini memang bertahap, tetapi sekarang sudah berada di jalur yang baik. Berbagai data administrasi ASN dan data pendidikan terus dibenahi sehingga penataan kepala sekolah dapat berjalan sesuai regulasi,” pungkasnya.
Dikbud Maluku juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di sektor pendidikan, sekaligus menjawab tuntutan peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah kepulauan seperti Maluku.
Dengan pelantikan ini, diharapkan terjadi percepatan peningkatan mutu pendidikan, penguatan manajemen sekolah, serta terciptanya kepemimpinan yang profesional dan berintegritas di lingkungan satuan pendidikan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah serius membenahi sektor pendidikan, dimulai dari penguatan peran kepala sekolah sebagai ujung tombak pengelolaan pendidikan di tingkat satuan. (M-009)
- Editor: Daton
